Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] "Titik Pisah" PDI-P dan Jokowi | Kekhawatiran Megawati dan Surya Paloh atas Pemilu 2024

Kompas.com - 14/11/2023, 05:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang pernyataan Megawati Soekarnoputri dan dugaan “titik pisah” PDI-P dengan Presiden Joko Widodo beserta keluarga menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Senin (13/11/2023).

Kemudian, tulisan soal PDI-P yang menyebut Jokowi mestinya diskusi dengan Megawati soal nama calon presiden (capres) lain juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai kekhawatiran Megawati dan Surya Paloh menjelang Pemilu 2024 juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Pernyataan Megawati Disebut Jadi “Titik Pisah” PDI-P dengan Jokowi dan Keluarga

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal dinamika politik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan ini tak bisa dilepaskan dari Presiden Joko Widodo dan keluarga.

Pernyataan Megawati itu, kata Umam, menjadi tanda “perpisahan” PDI-P dengan Jokowi dan keluarga yang kini berada di kubu bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

“Sikap resmi Bu Mega menjadi tanda ‘titik pisah’ antara PDI-P dan Megawati dengan Jokowi dan keluarga besarnya,” kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (12/11/2023).

Baca selengkapnya: Pernyataan Megawati Disebut Jadi “Titik Pisah” PDI-P dengan Jokowi dan Keluarga

2. PDI-P Sebut Jokowi Mestinya Diskusi dengan Megawati jika Ingin Capres-Cawapres Lain

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ahmad Basarah menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara etika seharusnya berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terlebih dahulu jika mencalonkan presidan dan wakil presiden lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Basarah saat dimintai penjelasan terkait bagaimana komunikasi Jokowi sebagai kader PDI-P dengan Megawati.

"Ketika Pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang lain mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada Bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI-P," kata Basarah dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).

Menurut Basarah, Jokowi bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan Megawati terkait sosok capres-cawapres yang diinginkan.

Baca selengkapnya: PDI-P Sebut Jokowi Mestinya Diskusi dengan Megawati jika Ingin Capres-Cawapres Lain

3. Kekhawatiran Megawati dan Surya Paloh Jelang Pemilu 2024

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan kekhawatirannya menjelang pergelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Akhir pekan lalu, keduanya angkat bicara soal keresahan tersebut. Dalam pidatonya di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Sabtu (11/11/2023), Surya Paloh menyatakan ada gelagat aparat negara hanya bekerja untuk kelompok tertentu.

“Hari-hari ini kita melihat betapa upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan,” kata Paloh.

Ia menilai ada langkah tertentu yang dilakukan untuk menarik aparat negara dalam politik praktis. Situasi itu mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.

Baca selengkapnya: Kekhawatiran Megawati dan Surya Paloh Jelang Pemilu 2024

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com