Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Hasanuddin: Fraksi yang Tekankan Netralitas TNI di DPR Terpetakan

Kompas.com - 13/11/2023, 16:01 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan, kelompok yang menekankan netralitas TNI pada Pemilu 2024 di DPR bisa dipetakan berdasarkan sikap fraksi dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Agus Subiyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

“Saya bisa melihat dan membaca peta kelompok-kelompok yang menekankan dan meminta agar Panglima TNI itu netral dan tidak berpolitik praktis adalah PDI-P, PKB, Nasdem, PKS, kemudian PPP,” ujar Hasanuddin pada awak media.

Sementara itu, ia menyebutkan bahwa fraksi lain di Komisi I hanya memperdalam soal alutsista dan kesejahteraan prajurit.

Baca juga: Jenderal Agus Jamin Netralitas TNI pada Pemilu 2024: Jangan Ragukan Saya

“Sehingga orang awam pun, seperti saya, sudah bisa membuat kesimpulan. Oh, ini petanya seperti ini, kira-kira begitulah,” ucap dia.

Ia mengaku terus memperdalam upaya Agus untuk menjamin netralitas TNI pada kontestasi elektoral mendatang.


Menurut dua, pernyataan Agus harus dipegang agar bisa dipertanggungjawabkan kemudian.

“Saya harus mencatat karena ini menjadi bahan nanti kami untuk mengontrolnya. Saya kejar besok-besok, buat amunisi,” ucap dia.

Baca juga: Jenderal Agus Jamin Netralitas TNI pada Pemilu 2024: Jangan Ragukan Saya

Komisi I DPR telah menyetujui Agus sebagai calon Panglima TNI.

Selanjutnya, keputusan itu bakal dibawa dalam rapat paripurna DPR RI pada 21 November 2023.

Jika disetujui pada forum itu, DPR akan mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo untuk melantik Agus.

Di sisi lain, Agus menyatakan TNI akan bersikap netral. Salah satu upayanya adalah memberikan buku saku berisi panduan pada prajurit TNI untuk menjaga profesionalitas dan netralitas di Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com