Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menduga Ada Intervensi Aparat di Kantor DPC PDI-P Solo, TPN Ganjar-Mahfud Minta Relawan Tak Terprovokasi

Kompas.com - 09/11/2023, 21:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy meminta seluruh struktur partai, relawan, maupun komunitas relawan Ganjar-Mahfud tidak terprovokasi terhadap dugaan intervensi dari aparat penegak hukum akhir-akhir ini.

Imbauan ini disampaikan Ronny menyusul adanya dugaan intervensi dan intimidasi, termasuk adanya patroli yang dilakukan kepolisian di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo, di Jalan Hasanudin, Purwosari, Laweyan, Solo.

"Kami menyerukan kepada seluruh struktur partai, komunitas-komunitas relawan pendukung Ganjar-Mahfud untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan terus bekerja mensosialisasikan Ganjar-Mahfud," kata Ronny dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Ia juga menyayangkan adanya kejadian patroli di sekitar kantor DPC PDI-P Solo.

Baca juga: Kantor DPC PDI-P Solo Didatangi Polisi, Moeldoko Bantah Ada Intervensi Aparat

Sebab, menurutnya, kejadian ini tidak hanya terjadi di Solo. Tetapi, juga di berbagai daerah lain termasuk Purworejo dan Pasuruan.

Padahal, Ronny mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI/Polri harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (UU) ASN dan UU Pilkada.

"Kami dari tim hukum menyampaikan bahwa kami sangat menyesali apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan kita berharap para penegak hukum agar bisa tetap menjaga netralitasnya," ujar Ronny.

Lebih lanjut, ia meminta kepada semua pihak untuk mengawasi proses-proses politik di dalam negeri jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: FX Rudy Merasa Diintervensi Saat Polisi Patroli di Kantor PDI-P Solo

Ronny meminta agar setiap orang tidak segan melaporkan bila menemukan praktik intimidasi dan intervensi di lingkungan sekitar masing-masing.

"Agar tidak ragu apabila melihat hal-hal yang menurut masyarakat ini adalah tindakan intimidasi, untuk tidak sungkan melaporkan pada pihak berwenang. Kita berharap teman-teman Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga ikut berperan aktif, dan ikut mengawasi agar Pemilu berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku merasa mendapat intervensi dengan adanya patroli dari pihak kepolisian di sekitar kantor DPC PDI-P Solo.

"Warga bertanya, 'kenapa DPC didatangi polisi Pak, kan tidak ada aktivitas (polisi) datangi itu', rakyat menilai ini ada intervensi dan intimidasi kepada partai politik yang dilakukan aparatur penegak hukum," kata FX Rudy, Rabu (8/11/2023).

"Hal ini, dinilai oleh kader partai adalah hal yang disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang DPC tidak pernah dilakukan seperti itu," ujarnya lagi.

Baca juga: Polisi Bantah Mengintimidasi Kantor DPC PDI-P Solo, Foto-foto Cuma untuk Dokumentasi

Namun, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Sektiadi membantah hal tersebut. Ia menyatakan tidak ada bentuk intimidasi oleh anggotanya di Kantor DPC PDI-P Kota Solo pada hari yang dimaksud.

Iwan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh petugas murni patroli yang dilaksanakan setiap hari di lokasi-lokasi objek penting menjelang Pemilu 2024.

"Karena sekali lagi saya jelaskan kehadiran polisi adalah untuk berpatroli dan tidak ada kontak antara polisi dengan siapa pun di lokasi tersebut," kata Iwan, di Polresta Solo, pada Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Kantor DPC PDI-P Solo Didatangi Polisi, Moeldoko Bantah Ada Intervensi Aparat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com