Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minimalisasi Angka Kematian, Calon Jemaah Haji Wajib Periksa Kesehatan 2 Kali Sebelum Berangkat

Kompas.com - 06/11/2023, 13:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana melakukan cek kesehatan calon jemaah haji sebanyak dua kali sebagai salah satu syarat layak atau tidaknya berangkat haji ke Arab Saudi mulai tahun depan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, rencana istithaah kesehatan atau kemampuan fisik calon jemaah sebagai syarat wajib pelaksanaan haji ini menyusul banyaknya jemaah yang mengalami gangguan kesehatan di Arab Saudi.

Tercatat pada tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, jumlah jemaah yang wafat 774 orang dan masih bertambah setelah musim haji. Angka ini menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Namanya itu istitha'ah kesehatan. Jadi sebelum jemaah melunasi, dia akan dilakukan dulu cek kesehatan. Dua kali cek kesehatan," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Kemenag Sudah Susun Data Jemaah Calon Haji Berangkat 2024

Yaqut menuturkan, pengecekan pertama dilakukan jauh-jauh hari sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Jika hasilnya membuat jemaah sulit berangkat ke Tanah Suci akibat timbul tanda-tanda penyakit, pemerintah akan memberikan waktu untuk penyembuhan.

"Nanti tim pemeriksa kesehatan akan memberikan rekomendasi-rekomendasi harus seperti apa," ucap Yaqut.

Adapun pengecekan kedua dilakukan untuk kembali memastikan jemaah layak berangkat atau tidak yang dilihat dari kondisinya.

Jika dinyatakan sehat dan layak berangkat haji, jemaah bisa melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH).

Namun, bila terdapat tanda-tanda penyakit yang tidak memungkinkan jemaah berangkat, keberangkatannya ke Arab Saudi akan ditunda.

"Kalau enggak sehat, ditunda dulu keberangkatannya sampai sehat betul. Ibadah (haji itu) ibadah fisik," tutur Yaqut.

Baca juga: Diminta Jokowi, Arab Saudi Kabulkan Penambahan Kuota Haji Indonesia 20.000 Jemaah

Lebih lanjut, Yaqut menyebutkan, waktu pemeriksaan akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Komisi VIII DPR RI.

Selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pelaksanaannya.

Intinya, kata dia, pemeriksaan jemaah haji dilakukan untuk meminimalisasi jemaah sakit hingga wafat.

"Supaya tidak seperti kemarin jemaah haji banyak sekali yang wafat dan memang tantangan haji itu berat. Di sana masih panas, nanti puncak haji tahun depan itu (juga panas)," jelas Yaqut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com