Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Belum Belanja Iklan Ganjar di Medsos, TPN: Itu Inisiatif Relawan

Kompas.com - 03/11/2023, 13:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabu Revolusi, mengaku, TPN secara resmi belum melakukan belanja iklan di media sosial. Saat ini, organisasi-organisasi relawan pendukung Ganjar-lah yang melakukan itu. 

Prabu menanggapi total belanja iklan media sosial dari bakal capres Ganjar Pranowo senilai Rp 3,616 miliar selama Agustus 2020 hingga 24 Oktober 2023, seperti yang diberitakan Kompas.id.

"Bukan (belanja iklan medsos dari TPN). Sampai saat ini dari TPN Ganjar Mahfud belum ada belanja-belanja iklan di media sosial," kata Prabu kepada Kompas.com, Jumat (3/11/2023).

 "Jika memang ada akun-akun yang termonitor sudah melakukan belanja iklan, maka ini adalah inisiatif dari relawan pendukung Ganjar Pranowo," ucap Prabu.

Baca juga: Belanja Iklan Ganjar Rp 3,6 Miliar, Tak Sampai Separuh Pengeluaran Prabowo

Prabu menyatakan, TPN tentu mengapresiasi inisiatif belanja iklan media sosial itu.

Hal itu dianggap sebagai upaya dan partisipasi dari masyarakat pendukung Ganjar.

"Terima kasih semua usaha yang datang dari partisipasi rakyat untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden," tutur dia.

Ditanya kapan akan memulai belanja iklan media sosial untuk bakal pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabu menyebut hal itu baru akan dilakukan setelah pasangan calon resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya diberitakan, dikutip dari Kompas.id yang merujuk data Ad Library dari Meta Platform, nilai transaksi belanja iklan Ganjar selama Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2023 mencapai Rp 3,616 miliar atau urutan kedua terbanyak.

Baca juga: Belanja Iklan Prabowo di Medsos Rp 8,67 Miliar, Tertinggi Dibanding Ganjar dan Anies

Iklan tersebut ditampilkan melalui sejumlah akun, seperti Melihat Indonesia, Ganjar Nusantara Indonesia, Ganjar-Fans, dan beberapa entitas lainnya.

Pada posisi pertama belanja iklan medsos terbanyak adalah Prabowo Subianto.

Nilai transaksi belanja iklan Prabowo mencapai Rp 8,67 miliar selama Agustus 2020 hingga Oktober 2023.

Dari jumlah tersebut, akun Indonesia Adil Makmur, kelompok pendukung Prabowo, menggelontorkan dana Rp 6,2 miliar. Artinya, lebih dari 70 persen biaya iklan Prabowo tercatat hanya pada satu akun.

Adapun Anies Baswedan menghabiskan Rp 930,54 juta untuk belanja iklan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menggunakan sejumlah akun untuk beriklan, di antaranya, Unboxing Anies, Fakta Anies Baswedan, Aksi Tanggap Anies, dan Suara Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com