Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawaban Kaesang soal Tak Ada Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu di Visi Misi Prabowo-Gibran

Kompas.com - 02/11/2023, 16:09 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tak menjawab secara pasti soal tak adanya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu dalam visi misi bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kaesang hanya mengatakan bahwa rencana program kerja Prabowo-Gibran masih mungkin untuk ditambahkan.

“Beberapa hal yang kurang pasti kita tambahkan,” ujar Kaesang setelah mengunjungi posko relawan Jokowi, Timbul Sehati Indonesia, Jalan Penjernihan Dalam, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Ia kemudian mengungkapkan, PSI masih akan memberikan masukan soal dana abadi pesantren.

Baca juga: Prabowo-Gibran Tak Janjikan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu, Aktivis HAM Singgung soal Rekam Jejak

Kaesang mengatakan, PSI memandang dana abadi mestinya juga berlaku di berbagai sekolah berbasis agama lainnya.

“Pokoknya enggak hanya pesantren saja, tapi untuk seluruh umat agama yang lain. Kita lagi minta agar itu dimajukan juga,” katanya.

Kaesang menekankan bahwa meskipun PSI menjadi partai politik (parpol) terakhir yang bergabung dengan KIM, tetapi pihaknya tak lantas menyetujui begitu saja visi misi Prabowo-Gibran.

Ia mengatakan, PSI tetap akan memperjuangkan berbagai program yang sesuai dengan idealismenya, termasuk soal penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Balik lagi, semua concern kita intinya untuk kemajuan Indonesia. Mau dalam bidang ekonomi, tadi dalam hukum, pasti akan kita majukan semua,” ujar Kaesang.

Baca juga: Visi Misi Prabowo-Gibran Tak Memuat soal Pelanggaran HAM Masa Lalu, Imparsial: Ini Persoalan Serius

Diketahui, hanya Prabowo dan Gibran yang tak menjanjikan bakal melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam programnya terkait HAM, Prabowo-Gibran hanya mengatakan bakal melakukan perlindungan dan menghapus praktik diskriminasi.

Sementara itu, bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Begitu juga bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang bakal mendorong pemulihan sosial dan ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM Nasional.

Baca juga: Kaesang Minta Prabowo-Gibran Jalani Politik Santai dan Santun di Pilpres 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com