Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Jajaran Mabes TNI, Panglima Yudo: Jangan Wariskan Beban Permasalahan pada Pengganti Kita

Kompas.com - 30/10/2023, 18:15 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta kepada jajarannya agar tertib dalam beradministrasi.

Hal itu disampaikan Yudo Margono saat memimpin briefing pagi Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) jajaran Mabes TNI di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

“Tidak ada lagi kegiatan yang lintas tahun, laksanakan tertib administrasi dan yang paling penting jangan wariskan beban permasalahan kepada pengganti kita,” kata Yudo Margono dalam siaran pers Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Senin.

Dalam arahannya, Panglima Yudo mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas, jangan sampai ada ego sektoral dan tumpang tindih perintah.

“Untuk jajaran Mabes TNI fungsinya jelas sebagai pengguna kekuatan atau manajerial dan masing-masing angkatan sebagai pembina kekuatan,” ujar Yudo.

Baca juga: Soal Peluang Jadi Panglima TNI, KSAL: Saya Tak Mikir ke Sana, Jalani Saja yang Sekarang

Ia juga menekankan kepada para Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus) untuk menginventarisir barang-barang yang dibutuhkan dan diurus keabsahan kepemilikannya.

“Mabes TNI sebagai leading sector dan sebagai pengayom angkatan. Untuk itu, bagaimanapun caranya TNI harus solid. Dengan Polri kita mampu bersinergi, dengan lain matra kita harus bisa lebih solid lagi," kata Panglima TNI.

Dalam akhir arahannya, Panglima Yudo mengatakan bahwa TNI harus mampu membuktikan diri sebagai pelopor netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung. Bila TNI netral, kita bisa menegur pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu tersebut,” ujar Yudo Margono.

Dalam pengarahannya, Yudo Margono didampingi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan.

Tampak hadir pula para Kabalakpus, seperti Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen (Mar) Suhartono, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda R Agung Handoko, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono, hingga Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) Laksamana Muda Kresno Buntoro.

Baca juga: Kirim Surpres Calon Panglima TNI, Jokowi Ajukan KSAD Agus Subianto?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com