Menteri Bahlil: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Itu Salah Saya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, isu penundaan pemilihan umum (pemilu) dan jabataan presiden tiga periode merupakan murni dari kesalahannya.

Hal itu disampaikan Bahlil di atas panggung deklarasi dukungan relawan untuk calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Djakarta Teather, Sabtu (28/10/2023).

"Jadi kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia bukan salah siapa-siapa," kata Bahlil.

Baca juga: Mahfud: Sampai Saat Ini, Tidak Ada Lagi Isu Penundaan Pemilu atau Perpanjangan Periode

Ucapan itu dia katakan merespons isu penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode yang kembali ramai diperbincangkan di media massa.

"Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang," ujar dia. 

Ia pun mengatakan, isu penundaan pemilu pertama kali digaungkan olehnya. Bahlil mengaku tidak diperintah siapa pun soal ini. 

Itu murni idenya dalam menanggapi hasil survei.

"Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti yang penting secara konstitusional, dan kalau tidak, jangan dikembangkan. Sekarang sudah terjadi sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," kata dia.

Baca juga: Puan Maharani Tepis Isu Jokowi Minta Jabatan Tiga Periode

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa sosok yang meminta untuk perpanjangan masa jabatan presiden adalah "Pak Lurah". 

Namun, ia tidak menyebut siapa sosok "Pak Lurah" yang dimaksud.

Hal itu diungkapkan Hasto saat ditanya soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perpanjangan jabatan menjadi tiga periode seperti yang pertama kali dinyatakan oleh politikus PDI-P Adian Napitupulu.

Awalnya, Hasto mengaku bahwa ia bertemu dengan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang menyinggung big data terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, permintaan itu juga disuarakan oleh beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

"Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan 'Pak Lurah'," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Hasto mengatakan bahwa PDI-P mendengar pernyataan itu secara langsung.