Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Kader Demokrat, AHY: Jangan Kita Biarkan Isu Presiden Tiga Periode

Kompas.com - 15/09/2022, 16:18 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh kader Demokrat untuk terus melawan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal itu disampaikan AHY di hadapan 3.000 kader Partai Demokrat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

“Jangan sampai kita biarkan isu presiden tiga periode, parpanjangan (jabatan) tanpa Pemilu, itu tidak demokratis dan inkonstitusional,” ujar AHY.

Baca juga: AHY Klaim Masyarakat Rindu Pemerintahan SBY dan Partai Demokrat

Ia menilai, upaya untuk mendorong tercapainya kekuasaan tanpa batas biasanya tak mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Oleh karena itu, AHY minta para kader Demokrat untuk terus mengawal dan menolak dorongan-dorongan tersebut.

“Upaya melanggengkan kekuasaan, absolut power, biasanya gagal juga, rontok di masyarakat,” ucap dia.

Menurut dia, negara tak boleh hanya dikuasai oleh beberapa kelompok yang memiliki banyak uang.

Mestinya, negara memberikan jaminan keadilan sosial pada semua masyarakat.

“(Situasi) ini bukan rekayasa, kita temui, enggak usah jauh-jauh. masyarakat butuh dukungan kita, Indonesia butuh perbaikan,” kata AHY.

Wacana Presiden Joko Widodo dapat mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai cawapres tengah berkembang di masyarakat.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebutkan, Jokowi bisa saja diusung menjadi capres oleh partai politik (parpol) atau sejumlah parpol.

Namun, keputusan untuk mengambil langkah tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi sendiri.

Baca juga: Wacana Jokowi Cawapres, Demokrat: Apa Tidak Cukup Berkuasa 10 Tahun?

Adapun Rapimnas Partai Demokrat bakal berlangsung sampai Jumat (16/9/2022).

Nantinya, AHY bakal menerima masukan dari perwakilan kadernya dari 34 provinsi di Indonesia.

Demikian juga mendengarkan usulan soal penentuan koalisi jelang Pemilu 2024 dan pencarian figur capres-cawapres.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyampaikan, pihaknya mencari figur capres-cawapres yang merepresentasikan semangat perubahan dan perbaikan.

Sejauh ini, figur yang dipandang merepresentasikan semangat itu adalah AHY dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com