Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Voting Kostum Kampanyenya, Ganjar Bilang Banyak yang Suka Baju Hitam

Kompas.com - 28/10/2023, 18:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden, Ganjar Pranowo mengatakan, banyak orang yang lebih suka apabila ia mengenakan baju warna hitam.

Hal ini ia sampaikan merespons pertanyaan mengenai jajak pendapat yang digelar untuk menentukan baju yang akan ia kenakan selama berkampanye kelak.

"Ada banyak yang (pendapat) masuk tapi kok ternyata katanya lebih banyak suka saya pakai baju hitam, baju hitam," kata Ganjar di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Baca juga: Soal Roasting Kiky Saputri, Ganjar: Jangan Di-cut Dong, Kemarin Kurang Keras

Kendati demikian, Ganjar juga mengakui bahwa baju warna hitam bukan tanpa cela apabila dijadikan sebagai seragam kampanyenya.

"Ada juga sih yang WA (WhatsApp) ke saya, kalau pakai baju hitam minusnya ini, dia kayaknya dulu sekolah model sih," kata Ganjar.

Sementara itu, Ganjar menyebutkan bahwa pihaknya belum menentukan akronim Ganjar-Mahfud MD yang akan digunakan selama masa kampanye.


Sejauh ini, ada beberapa akronim dan singkatan yang jadi pertimbangan, yaitu GM, GaMa, dan GoFud.

"Nanti biar disiapkan oleh teman-teman, saya dan Pak Mahfud sebagai manten sekarang tugasnya berkeliling untuk menyapa masyarakat dan mensosialisasikan program," kata dia.

Baca juga: Setelah Didukung Yenny Wahid, Ganjar Ingin Khofifah dan Ridwan Kamil Gabung Tim Pemenangan

Ganjar membuat jajak pendapat melalui situs pilihbajuganjar.com hingga 27 Oktober 2023 untuk menentukan baju yang akan ia kenakan selama berkampanye kelak.

Padahal, Ganjar sebelumnya pernah mengumumkan baju kemeja dengan motif garis hitam putih sebagai kostum yang ia kenakan dalam masa kampanye nanti.

Ganjar saat itu mengungkapkan bahwa baju motif garis-garis itu didesain oleh Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com