Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Jokowi Tak Minta 3 Periode secara Langsung ke Megawati

Kompas.com - 28/10/2023, 15:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta perubahan masa jabatan menjadi 3 periode secara langsung kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal ini ia sampaikan saat memberi penjelasan soal pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut tidak ada permintaan Jokowi ke Megawati terkait isu tiga periode.

"Pernyataan Mba Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah (aturan masa jabatan presiden dalam) Undang-Undang Dasar 1945 dari 2 periode menjadi 3 periode," kata Basarah di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Baca juga: Beda Puan dan Adian soal Permintaan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Basarah menyatakan, permintaan amendemen UUD 1945 itu disampaikan Jokowi kepada Megawati lewat pembantu-pembantunya di kabinet.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan pernyataan politikus PDI-P Adian Napitupulu, yang pertama kali mengungkap adanya permintaan Jokowi untuk mengubah ketentuan terkait masa jabatan presiden.

"Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) mengonfirmasi tentang pengalaman beliau secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyanpaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode itu," kata Basarah.

Baca juga: Ingat Lagi Wacana Presiden 3 Periode, Kini Disebut Jadi Akar Persoalan Jokowi Vs PDI-P

Oleh karena itu, ia menilai tidak ada perbedaan dan pertentangan antara pernyataan Puan, Adian, maupun Hasto terkait permintaan Jokowi untuk bisa menjabat tiga periode.

Basarah mengingatkan, wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode memang pernah ramai disuarakan oleh sejumlah menteri dan ketua umum partai politik pendukung Jokowi.

"Saya kira di Google kita bisa lihat rekam jejak digitalnya, banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode," kata Basarah.

Baca juga: Isu Jabatan Presiden 3 Periode Bergulir Lagi, Diungkit Adian Napitupulu, Dibantah Puan

Perlu diketahui, isu 3 periode kembali mencuat setelah Adian mengungkap konflik antara PDI-P dengan Jokowi bermula dari Sikap PDI-P yang yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana saja," kata Adian, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: PDI-P Ungkap Wacana Presiden 3 Periode Permintaan Pak Lurah, Cak Imin: Tanya Hasto Saja

Sementara itu, ketika ditanya soal pernyataan Adian, Puan mengaku tidak mengetahui jika Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan ke Megawati.

Namun, Hasto mengaku pernah ditemui oleh menteri yang memberi pesan bahwa ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari seseorang yang disebut "Pak Lurah", julukan yang kerap disematkan kepada Jokowi.

"Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan 'Pak Lurah'," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com