Salin Artikel

PDI-P Sebut Jokowi Tak Minta 3 Periode secara Langsung ke Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta perubahan masa jabatan menjadi 3 periode secara langsung kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal ini ia sampaikan saat memberi penjelasan soal pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut tidak ada permintaan Jokowi ke Megawati terkait isu tiga periode.

"Pernyataan Mba Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah (aturan masa jabatan presiden dalam) Undang-Undang Dasar 1945 dari 2 periode menjadi 3 periode," kata Basarah di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Basarah menyatakan, permintaan amendemen UUD 1945 itu disampaikan Jokowi kepada Megawati lewat pembantu-pembantunya di kabinet.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan pernyataan politikus PDI-P Adian Napitupulu, yang pertama kali mengungkap adanya permintaan Jokowi untuk mengubah ketentuan terkait masa jabatan presiden.

"Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) mengonfirmasi tentang pengalaman beliau secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyanpaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode itu," kata Basarah.

Oleh karena itu, ia menilai tidak ada perbedaan dan pertentangan antara pernyataan Puan, Adian, maupun Hasto terkait permintaan Jokowi untuk bisa menjabat tiga periode.

Basarah mengingatkan, wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode memang pernah ramai disuarakan oleh sejumlah menteri dan ketua umum partai politik pendukung Jokowi.

"Saya kira di Google kita bisa lihat rekam jejak digitalnya, banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode," kata Basarah.

Perlu diketahui, isu 3 periode kembali mencuat setelah Adian mengungkap konflik antara PDI-P dengan Jokowi bermula dari Sikap PDI-P yang yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana saja," kata Adian, Rabu (25/10/2023).

Sementara itu, ketika ditanya soal pernyataan Adian, Puan mengaku tidak mengetahui jika Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan ke Megawati.

Namun, Hasto mengaku pernah ditemui oleh menteri yang memberi pesan bahwa ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari seseorang yang disebut "Pak Lurah", julukan yang kerap disematkan kepada Jokowi.

"Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan 'Pak Lurah'," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/28/15005091/pdi-p-sebut-jokowi-tak-minta-3-periode-secara-langsung-ke-megawati

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke