Wakil Ketua KPK: KPK Tak Punya “Safe House”, Termasuk di Kertanegara 46

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan bahwa KPK tidak memiliki safe house, termasuk yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Rumah yang disebut sebagai safe house tersebut diketahui digeledah polisi terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Saya tidak tahu (safe house itu milik Ketua KPK Firli Bahuri atau bukan). Jangan tanya (soal) orang lain kepada saya. Yang saya bisa jelaskan bahwa KPK saat ini tidak memiliki safe house, termasuk di Kertanegara 46," ujar Nurul saat ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Baca juga: Firli Bahuri Minta Dewas KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Terkait Pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo

 Nurul Ghufron menjelaskan bahwa KPK dulu memang pernah memiliki safe house. Tetapi, belakangan sudah tidak memiliki lagi.

"KPK dulu pernah memiliki safe house. Tapi sekarang, sudah dua periode ini sejak periode ke-4 dan ke-5, tidak lagi memiliki safe house," katanya.

"Jadi, kalau ada tempat yang dinyatakan sebagai safe house KPK, itu tidak benar," ujar Nurul Ghufron lagi.

Sebelumnya, rumah Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru Jakarta Selatan diketahui tidak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Namun, rumah tersebut juga digeledah tim penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (26/10/2023), selama sekitar 2,5 jam terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

Baca juga: Firli Bahuri Minta Diperiksa Setelah 8 November, Dewas KPK: Kelamaan

Penyidik Polda Metro Jaya juga menggeledah rumah Firli Bahuri di Villa Galaxy, Jaka Setia, Bekasi Selatan.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com pada situs LHKPN, purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu tidak memiliki tanah maupun rumah di Kertanegara

Dalam LHKPN yang disampaikan pada 20 Februari 2023, Firli Bahuri melaporkan memiliki delapan unit tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 10.443.500.000.

Sebanyak empat bidang tanah terletak di Bandar Lampung dan empat lainnya berada di Bekasi.

Aset tanah dan bangunan yang paling besar seluas 612 meter persegi/342 meter persegi di Bekasi dengan nilai Rp 2.727.000.000.

Baca juga: Dewas KPK Gali Pertemuan Firli dan Syahrul Yasin Limpo