Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Sudah Mulai Menggunakan AI, Kominfo Minta Masyarakat Lebih Hati-hati

Kompas.com - 27/10/2023, 13:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Semuel A Pangerapan mengatakan, masyarakat harus waspada terhadap penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam menciptakan hoaks.

Menurut Semuel, masyarakat harus hati-hati karena penggunaan AI yang semakin canggih.

"Khususnya kita juga ingin mengingatkan sudah mulai digunakannya AI dalam menciptakan hoaks. Kemarin mungkin teman-teman juga sudah melihat bahwa video Presiden tahun 2015 dilakukan editing menggunakan AI," ujar Semuel dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Jumat (27/10/2023).

"Dan seolah olah presiden mengucapkannya dalam bahasa Mandarin dan itu kita lihat. Harapan kita Masyarakat mulai hati-hati karena penggunaan AI ini sudah semakin canggih dan sudah mulai bisa digunakan untuk melakukan editing-editing," jelasnya.

Baca juga: Menkominfo Bagikan 3 Tips Agar Masyarakat Bisa Hindari Hoaks Pemilu

Menurut Semuel, kunci agar masyarakat tidak terpapar hoaks yang dibuat menggunakan AI adalah mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya. Salah satunya dari media massa mainstream yang ada saat ini.

"Karena tidak mungkin berita berita besar tidak diliput oleh media media. Itu harapan kami, dan dengan demikian kita bisa menekan penggunaan, penyebaran hoaks khususnya hoaks yang kalau kita lihat itu hampir seperti aslinya," jelas Semuel.

"Itu sangat penting karena pasti dengan kemajuan teknologi ini para pemain-pemain pun juga sudah mulai menggunakan teknologi ini," tambahnya.

Baca juga: Menkominfo: Hoaks Pemilu Paling Banyak Ditemukan di Facebook

Diberitakan sebelumnya, sebuah video yang menampilkan Presiden Joko Widodo sedang berpidato dalam bahasa mandarin menjadi viral di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak Presiden yang mengenakan setelan jas sedang berpidato di atas podium sambil membaca teks.

Namun demikian, dalam video itu Kepala Negara terdengar menggunakan bahasa mandarin selama berpidato. Dalam narasi sejumlah unggahan juga disebutkan "Presiden Jokowi Berbahasa Mandarin".

Kementerian Kominfo pun merespons viralnya video tersebut.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kominfo pada Jumat, video tersebut dinyatakan sebagai disinformasi atau hoaks.

Kementerian Kominfo juga menyatakan bahwa video tersebut merupakan hasil editan yang menyesatkan.

Baca juga: Beredar Video Jokowi Pidato Berbahasa Mandarin, Kemenkominfo Nyatakan Hoaks

Pasalnya, secara visual, video tersebut identik dengan video yang diunggah oleh kanal YouTube The U.S. - Indonesia Society (USINDO) pada 13 November 2015.

"Namun, telah diedit sedemikian rupa dengan teknologi artificial intelligence (AI) “deepfake”," tulis Kominfo dalam penjelasannya.

"Presiden Jokowi tidak menggunakan bahasa Mandarin saat pidato tersebut, sehingga ini adalah bentuk disinformasi," demikian lanjutan keterangan dari Kominfo.

Kementerian Kominfo pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi dan/atau diselewengkan.

Masyarakat diminta selalu merujuk sumber-sumber terpercaya seperti situs pemerintah dan/atau media yang kredibel.

"Kementerian Kominfo juga sedang melakukan take down dan memberikan label disinformasi atas konten tersebut," tambah keterangan dari Kominfo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com