Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Status di PDI-P, Gibran: Sudah Ketemu Mbak Puan Minggu Lalu

Kompas.com - 25/10/2023, 15:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka enggan membeberkan statusnya saat ini di PDI-P setelah diusung untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Ia cuma menyinggung pertemuannya dengan Ketua Bidang Politik DPP PDI-P Puan Maharani.

"Saya sudah bertemu Mbak Puan, minggu lalu ya," kata Gibran di Kantor KPU RI, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Muncul Pertama Kali Bersama Prabowo, Gibran: Tenang Pak, Saya Sudah di Sini

Sementara itu, kabar mengenai proses perpindahan Gibran dari PDI-P terus mengemuka.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kepindahan putra Presiden Joko Widodo itu masih berproses.

"Sabar sabar dulu saja. Terus berproses," kata Airlangga kepada wartawan setelah pendaftaran Prabowo-Gibran.

Saat ini, PDI-P belum mengeluarkan pernyataan maupun sikap resmi atas sikap mendua Wali Kota Solo itu.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya pernah menyampaikan bahwa kadernya harus tegak lurus mendukung bakal calon presiden usungan partainya, Ganjar Pranowo. Jika tidak, maka kader itu harus angkat kaki.

Sementara itu, Gibran irit bicara ketika ditemui selepas mendaftar ke KPU RI. Ia sempat menyampaikan jawaban, namun suaranya tenggelam oleh teriakan suara para pengawalnya.

"Saya sudah bertemu Mbak Puan (Maharani, Ketua DPP PDI-P) minggu lalu," ujar dia.

Baca juga: Megawati, Pramono Anung, dan Puan Hadiri Rapat TPN Ganjar Usai Prabowo-Gibran Daftar ke KPU

Partai Golkar merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Gibran sebagai bakal cawapres setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membukakan pintu untuknya melaju pada Pilpres 2024 berbekal status wali kota, meski belum berusia 40 tahun.

Deklarasi itu dilakukan pada Minggu (22/10/2023) pada acara Rapimnas Partai Golkar.

Dalam kesempatan itu, Airlangga berujar bahwa keputusan mengusung Gibran disepakati oleh seluruh peserta Rapimnas Golkar.

Sementara itu, dari sisi pencalonan, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memastikan tidak ada larangan ataupun pelanggaran dalam hal pengusungan Gibran oleh partai politik yang bukan partai politiknya.


Sebelumnya, kasus serupa pernah terjadi pada Pilpres 2004.

Ketika itu, Partai Golkar secara resmi mengusung Wiranto sebagai capres.

Namun, kader lain Golkar, Jusuf Kalla (JK), justru maju menjadi cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diusung Demokrat, PBB, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com