JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto mengakui bahwa pendekatan militer saja tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.
Menurut dia, pendekatan kesejahteraan harus dilakukan beriringan dengan keamanan agar konflik di Papua dapat diredam.
"Di sana kalau hanya menggunakan senjata itu tidak akan selesai. Mungkin kesejahteraannya juga akan kita tingkatkan, tetapi keamanannya tetap terjaga," kata Agus dalam keterangan pers seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Baca juga: Jokowi Perintahkan KSAD Agus Subiyanto Jaga Kondusivitas Jelang Pemilu 2024
Agus pun menekankan bahwa TNI harus bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk bisa menyelesaikan konflik di Papua.
Pemerintah telah menegaskan berkali-kali bahwa akan menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menyelesaikan konflik di Papua.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin misalnya, menyebutkan bahwa aparat tidak bisa asal menyerang kelompok kriminal bersenjata (KKB) karena harus memperhatikan keselamatan rakyat.
"Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif, artinya tidak asal menyerang, tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak," kata Ma'ruf di Batam, Rabu (7/6/2023), dikutip dari keterangan video.
Baca juga: Hari Pertama Berkantor di Papua, Wapres Maruf Soroti Isu Keamanan
Ia menuturkan, operasi teritorial pun terus dilakukan pemerintah demi menjaga keamanan sekaligus memastikan agar masyarakat Papua tidak mendukung gerakan separatis.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini pun mengakui bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua.
Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak ingin upaya yang dilakukan itu menimbulkan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Kita ingin semuanya dapat, tetapi tidak menimbukkan isu-isu, isu-isu yang dianggap kita melanggar HAM dan sebaginya, ini semua dipertimbangkan," ujar Ma'ruf.
Baca juga: Perwira TNI di Papua Barat Dibacok Anak Buahnya usai Apel Pagi
Di samping itu, Ma'ruf menekankan bahwa pemerintah turut menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menekan aksi kekerasan di Papua, salah satunya dengan melakukan pemekaran provinsi di Papua agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan lebih dekat.
"Pendekatan kesejahteraan itu tetap karena ujungnya kan sejahtera, maju dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua supaya mereka merasa pemerintah betul-betul, sungguh-sungguh," kata Ma'ruf.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.