Gibran Diusung Jadi Cawapres Prabowo, Aparat Keamanan dan Intelijen Diingatkan Tetap Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat keamanan dan intelijen diingatkan tetap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi mengusung anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti merasa khawatir bahwa aparat keamanan dan intelijen tidak netral dalam Pemilu dan Pilpres 2024 setelah Gibran diusung menjadi bakal cawapres Prabowo.

Ikrar cemas kalau Presiden Jokowi yang masih aktif menyalahgunakan kewenangan dengan harapan anaknya terpilih dengan cara apa pun. Menurut dia, jika hal itu terjadi maka menjadi petaka bagi demokrasi di Indonesia.

"Bukan mustahil ia juga akan menggunakan aparatur sipil negara, Polri, dan TNI untuk memenangi pasangan Prabowo-Gibran. Ini bukan saja tragedi bagi demokrasi kita, melainkan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara kita," kata Ikrar dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (22/10/2023).

Baca juga: Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra Pede Tak Akan Timbulkan Polemik dengan PDI-P

Ikrar merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam kelompok yang menerbitkan Maklumat Juanda menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial.

Ikrar berharap tidak terjadi gerakan massa atau konflik horizontal usai Gibran diusung menjadi bakal cawapres Prabowo.

Menurut dia, masyarakat sipil dan TNI-Polri tidak boleh dibenturkan hanya demi memenuhi kepentingan politik elite.

"TNI, Polri, ASN, dan intelijen negara adalah aparat yang dibayar dengan uang rakyat. Tidak ada dalam tupoksi mereka untuk membantu penguasa atau elite politik untuk memenangkan partai atau pasangan politik," ucap Ikrar.

Ikrar mengatakan, jika di kemudian hari muncul perbuatan atau peristiwa yang ditengarai sebagai aksi campur tangan dari aparat keamanan dan intelijen buat memenangkan pihak tertentu dalam Pemilu dan Pilpres 2024, hal itu dianggap mengingkari Reformasi.

Baca juga: Gerindra Sebut Gibran dan Elite KIM Tak Hadiri Rapimnas Besok

"Bukan saja ini adalah penggunaan kekuasaan secara salah, melainkan juga sekali lagi memutar balik arah reformasi kembali ke praktik politik masa lalu (Orde Baru)," ujar Ikrar.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo yang merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan Gibran sebagai bakal cawapresnya.

Prabowo yang sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra mengumumkan keputusan itu usai semua ketua umum partai politik di KIM menggelar rapat di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Minggu.

Dalam pengumuman itu Gibran justru tidak hadir. Prabowo mengatakan, keputusan memilih Gibran sebagai bakal cawapresnya diputuskan secara bulat dan aklamasi.

Baca juga: Erick Thohir Tak Terpilih Jadi Cawapres Prabowo, PAN: Kita Mufakat Gibran

Prabowo mengatakan, dia beserta Gibran dengan didampingi para petinggi KIM akan mendaftar sebagai pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023) mendatang.