Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Dinasti Politik Jokowi, Kaesang: Yang Pilih Mas dan Bang Wali Kota Siapa?

Kompas.com - 21/10/2023, 20:21 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep enggan berkomentar banyak soal munculnya isu dinasti politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ditanya wartawan, Kaesang mengatakan, isu dinasti politik kerap dikaitkan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi Wali Kota Solo dan menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang kini menjadi Wali Kota Medan.

"Kalau katakanlah kemarin Mas Wali Kota (Gibran) nyalon menjadi Wali Kota Solo ataupun Bang Wali Kota Medan (Bobby). Ini kan pasti nyangkutnya ke situ kan. Yang milih siapa?" kata Kaesang saat ditanya wartawan di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (21/10/2023).

"Rakyat," jawab seorang wartawan.

"Ya sudah," imbuh putra bungsu Presiden Jokowi itu.

Baca juga: Golkar Dukung Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Kaesang: Yah, Kecewa Mas Wali Kota Enggak Masuk PSI

Diketahui, belakangan isu dinasti politik kembali muncul dan menjadi sorotan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Pemilu.

Lewat putusannya, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Salah satu kritik disampaikan Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi. Ia menilai putusan itu meneguhkan dinasti politik Jokowi.

Pasalnya, berkat putusan tersebut, Gibran berpeluang maju sebagai capres atau cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke Pilpres, tidak perlu analisis rumit untuk mengatakan bahwa putusan MK memang ditujukan untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan bapaknya dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia,” kata Hendardi kepada Kompas.com, Selasa (12/10/2023).

Baca juga: Gibran Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Deklarator Juanda: Kemunduran Reformasi

Hendardi berpendapat, upaya Jokowi membangun dinasti politik terlihat jelas.

Sampai-sampai, adik ipar Jokowi yang tak lain adalah Ketua MK Anwar Usman turun tangan untuk memuluskan jalan Gibran melenggang ke panggung pemilihan.

Keterlibatan Anwar Usman dalam mengubah putusan MK bukan sekadar asumsi belaka, lantaran diungkap langsung oleh hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang digelar Senin lalu.

“Pernyataan Saldi Isra sangat jelas dan terang benderang tentang Anwar Usman yang memimpin praktik penyimpangan konstitusi dengan mengubah putusan,” ujar Hendardi.

“Sikap yang seharusnya diambil Anwar adalah abstain, tapi ini malah mengorkestrasi putusan yang sesat, melampaui kewenangan dan cacat konstotusional,” lanjut dia.

Baca juga: Jadi Bakal Cawapres Prabowo, Gibran: Terima Kasih kepada Keluarga Besar Golkar

Menurut Hendardi, putusan uji materi ini membuktikan bahwa MK bekerja untuk keluarga, bukan bangsa. Dia menduga, ini tak lepas dari hasrat Jokowi dan keluarganya untuk berkuasa.

“Tidak ada presiden yang sesibuk Jokowi dalam mempersiapkan penggantinya, kecuali Jokowi,” kata Hendardi.

“Hal ini terjadi bukan hanya karena nafsu kuasa Jokowi, tetapi juga kecemasan akan masa depan dirinya yang landing dari kursi kepresidenan dengan warisan kebijakan yang buruk di banyak sektor,” tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com