Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Klaim PDI-P Terima Banyak Dukungan Usai Deklarasikan Mahfud Jadi Cawapres Ganjar

Kompas.com - 19/10/2023, 14:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, ada banyak dukungan yang masuk setelah Mahfud MD dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Menurutnya, hal tersebut membuktikan masyarakat menginginkan adanya pemimpin yang jujur dan bersih.

"Ternyata setelah diumumkan Prof Mahfud MD, begitu banyak dukungan dari seluruh wilayah Indonesia karena rakyat mendambakan pemimpin yang bersih, pemimpin yang jujur," ujar Hasto ditemui di rumah Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

"Dan Prof Mahfud mengatakan dalam proses ini tidak keluar biaya sepeser pun karena beliau betul-betul berdedikasi memiliki tiga pengalaman di eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga beliau sosok yang lengkap," katanya lagi.

Baca juga: Daftar Cawapres ke KPU, Mahfud Klaim Sudah Dapat Surat Izin Jokowi

Hasto lantas mengatakan, respons positif tersebut dibahas oleh Megawati bersama para ketua umum partai pendukung Ganjar-Mahfud MD saat berkumpul bersama pada Kamis pagi.

Mereka adalah Pelaaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), dan para sekertaris jenderal masing-masing parpol.

Menurut Hasto, para ketua umum sudah mulai membahas strategi pemenangan Ganjar-Mahfud dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ini juga tadi membahas strategi pemenangan, merespons berbagai tanggapan yang sangat positif," ujar Hasto.

Baca juga: Soal Baju Putih-Hitam, Ganjar: Tidak Pernah Abu-abu

Sebagaimana diketahui, terpilihnya Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10/2023) kemarin.

Kemudian, pasangan Ganjar-Mahfud resmi mendaftar ke KPU RI sebagai pasangan calon (paslon) peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024, pada Kamis siang.

Pasangan ini mendaftar diantar oleh para ketua umum partai pengusung, serta sejumlah elite partai lainnya.

Usai menerima berkas pendaftaran secara simbolis, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyatakan berkas pendaftaran Ganjar-Mahfud lengkap.

Baca juga: Serahkan Dokumen Pendaftaran Ganjar-Mahfud, Megawati: Pada Keduanya Harapan Baru Indonesia Diletakkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

Nasional
TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com