Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut Partai Koalisi Pemerintah Usul Demokrat Masuk Kabinet Jokowi

Kompas.com - 13/10/2023, 20:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa elite-elite partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusulkan agar Partai Demokrat mendapatkan jatah di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

AHY mengatakan, Demokrat diusulkan masuk dalam kabinet karena sudah berada di barisan KIM bersama partai-partai politik pendukung Jokowi, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Memang ada pemikiran ada pandangan dari para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN," kata AHY dalam siaran pers, Jumat (13/10/2023).

Baca juga: AHY Sebut Pertemuan SBY dan Jokowi Tak Bahas Jatah Menteri

"Bahwa ada baiknya kalau Partai Demokrat yang kini sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini bergabung dengan koalisi pemerintahan, toh Demokrat sudah di sini," imbuh dia.

Kendati demikian, AHY menegaskan bahwa keputusan memasukkan atau tidak memasukkan Demokrat ke dalam kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Kita sangat paham, kita ini mengerti etika dan juga mengerti aturan. Kalau urusan bicara kabinet koalisi pemerintahan, ya tentu semua itu menjadi hak prerogatif dari Presiden," ujar AHY.

AHY pun membantah ada pembicaraan soal jatah menteri bagi Demokrat ketika Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pekan lalu.

Baca juga: AHY Serahkan Keputusan Cawapres Ditangan Prabowo

AHY juga membantah kabar yang menyebut ada tukar guling berupa kursi menteri atas dukungan Partai Demokrat kepada sosok calon wakil presiden tertentu.

"Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu," kata AHY.

Ia menjelaskan, pertemuan antara SBY dan Jokowi didorong oleh pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang umumnya merupakan partai pendukung pemerintah Jokowi.

Oleh karena itu, menurut AHY, pertemuan antara SBY dan Jokowi merupakan hal yang positif.

"Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one-on-one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com