Salin Artikel

AHY Sebut Partai Koalisi Pemerintah Usul Demokrat Masuk Kabinet Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa elite-elite partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusulkan agar Partai Demokrat mendapatkan jatah di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

AHY mengatakan, Demokrat diusulkan masuk dalam kabinet karena sudah berada di barisan KIM bersama partai-partai politik pendukung Jokowi, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Memang ada pemikiran ada pandangan dari para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN," kata AHY dalam siaran pers, Jumat (13/10/2023).

"Bahwa ada baiknya kalau Partai Demokrat yang kini sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini bergabung dengan koalisi pemerintahan, toh Demokrat sudah di sini," imbuh dia.

Kendati demikian, AHY menegaskan bahwa keputusan memasukkan atau tidak memasukkan Demokrat ke dalam kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Kita sangat paham, kita ini mengerti etika dan juga mengerti aturan. Kalau urusan bicara kabinet koalisi pemerintahan, ya tentu semua itu menjadi hak prerogatif dari Presiden," ujar AHY.

AHY pun membantah ada pembicaraan soal jatah menteri bagi Demokrat ketika Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pekan lalu.

AHY juga membantah kabar yang menyebut ada tukar guling berupa kursi menteri atas dukungan Partai Demokrat kepada sosok calon wakil presiden tertentu.

"Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu," kata AHY.

Ia menjelaskan, pertemuan antara SBY dan Jokowi didorong oleh pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang umumnya merupakan partai pendukung pemerintah Jokowi.

Oleh karena itu, menurut AHY, pertemuan antara SBY dan Jokowi merupakan hal yang positif.

"Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one-on-one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/13/20464281/ahy-sebut-partai-koalisi-pemerintah-usul-demokrat-masuk-kabinet-jokowi

Terkini Lainnya

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke