Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Serahkan Keputusan Cawapres Ditangan Prabowo

Kompas.com - 21/09/2023, 23:36 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan keputusan penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres) ke tangan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.

Ia mengaku tak ambil pusing ketika ditanya soal peluang menjadi bakal RI-2.

“Saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlalu jauh, kita berikan keleluasaan itu kepada Pak Prabowo Subianto,” ujar AHY di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Ia pun menyampaikan rasa hormatnya pada Partai Gerindra yang memberikan ruang untuk partai politik (parpol) anggota KIM mengusulkan nama bacawapres, termasuk Demokrat.

Baca juga: Prabowo Kenang Pernah Digembleng bersama SBY di Lembah Tidar

“Walaupun kami mungkin termasuk yang paling akhir bergabung tapi tadi bisa dilihat, kami secara meyakinkan dan juga penuh dengan kebulatan memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo,” tutur dia.

Terakhir, ia yakin Prabowo bakal memutuskan dengan bijak siapa figur bacawapres yang mendampinginya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Saya yakin, beliau juga akan menghormati aspirasi dan pandangan-pandangan dari kita semua termasuk Partai Demokrat,” imbuh dia.

Adapun sejumlah nama mencuat untuk dicalonkan sebagai bacawapres Prabowo.

Baca juga: PSI Tunggu Prabowo Tentukan Cawapres Sebelum Beri Dukungan

Golkar misalnya, ingin agar ketua umumnya, Airlangga Hartarto menjadi bakal RI-2.

Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar Prabowo berpasangan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Tapi, sampai kini Prabowo dan KIM belum mengambil keputusan apapun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com