Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Loloskan 15 Calon Hakim Agung dan 5 Ad Hoc HAM di MA, Ini Nama-namanya…

Kompas.com - 09/10/2023, 18:24 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Yudisial (KY) meloloskan 15 orang calon hakim agung dan lima orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Mahkamah Agung (MA), Senin (9/10/2023).

Ke-20 calon hakim itu lolos di tahap III, yakni seleksi kesehatan dan kepribadian berdasarkan rapat pleno KY yang digelar di Gedung KY, Jakarta Pusat.

"Komponen penilaian seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri dari hasil pemeriksaan kesehatan, asesmen kompetensi, penilaian potensi, rekam jejak di lingkungan kerja, dan rekam jejak di lingkungan kantor," kata Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah dalam konferensi pers, Senin sore.

Baca juga: KY Jamin Seleksi Calon Hakim Agung Dilakukan Secara Adil, Tak Ada Titipan

Adapun proses seleksi ini dilakukan sesuai permintaan MA untuk mengisi posisi 10 calon hakim agung yang terdiri dari 1 hakim agung Kamar Perdata, 8 hakim agung Kamar Pidana, dan 1 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.

Dengan demikian, peserta seleksi calon hakim agung dan calon ad hoc Hak Asasi Manusia pada Mahkamah Agung yang lulus, berhak mengikuti seleksi selanjutnya untuk tahap wawancara.

Seleksi wawancara dilaksanakan pada 16 sampai dengan 19 Oktober 2023 di Kantor KY Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat.

Adapun rincian para calon tersebut terdiri 11 orang di kamar pidana, dua orang di kamar perdata, dua orang di kamar TUN khusus pajak, serta lima orang ad hoc HAM.

"Semua calon hakim agung berprofesi sebagai hakim. Berdasarkan jenis pendidikan, sebanyak 8 orang bergelar magister dan 7 orang bergelar doktor," papar Nurdjanah.

Baca juga: 34 Nama Calon Hakim Agung yang Lolos Seleksi Kualitas

Para calon hakim agung dari kamar pidana yang lolos yaitu Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Ainal Mardhiah, Catur Iriantoro, Minanoer Rachman, Noor Edi Yono, Setyanto Hermawan, Sigid Triyono, Sudharmawatiningsih, Sutarjo, Udjianti, dan Yanto.

Sementara untuk kamar perdata, yaitu Agus Subroto dan Heru Pramono. Sedangkan calon hakim dari kamar TUN khusus pajak yaitu L.Y. Hari Sih Advianto dan Ruwaidah Afiyati.

Lebih lanjut, para calon hakim ad hoc HAM di MA terdiri dari 1 orang bergelar magister dan 4 orang bergelar doktor. Adapun profesinya, sebanyak 3 orang berprofesi sebagai akademisi dan 2 orang pengacara.

Para calon hakim ad hoc HAM di MA adalah Adriano, Banelaus Naipospos, Judhariksawan, Manotar Tampubolon, dan Nugraha Pranadita.

Para peserta akan diuji melalui wawancara oleh panelis yang terdiri dari 7 Anggota KY, 1 orang negarawan, dan 1 orang pakar hukum.

Baca juga: Asisten Hakim Agung Edy Wibowo Divonis 4,5 Tahun Penjara

Panelis akan menggali visi, misi, komitmen, kenegarawanan, integritas dan komitmen, wawasan pengetahuan hukum dan peradilan, dan kompetensi teknis terkait penguasaan hukum formil dan materiil.

Masyarakat pun diminta untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan wawancara baik secara langsung datang memberi pertanyaan di kantor komisi yudisial, maupun melalui channel streaming youtube Komisi Yudisial.

Pengumuman hasil seleksi kesehatan dan kepribadian dapat diakses di website KY melalui laman www.komisiyudisial.go.id mulai 9 Oktober  2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com