Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diharap Tak Ribut karena Politik, Jokowi: Beda Pilihan itu Biasa

Kompas.com - 08/10/2023, 11:44 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perbedaan pandangan dan pilihan politik adalah hal wajar dan tidak perlu menjadi pemicu perselisihan di antara anggota masyarakat.

Dia juga meminta masyarakat tidak berselisih berkepanjangan hanya gara-gara berbeda pilihan dalam pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan presiden (Pilpres) di 2024 mendatang.

"Biasa beda pilihan itu," kata Jokowi saat memberikan pidato pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

"Ini yang harus kita hindari karena sekali lagi pemilu itu setiap lima tahun sekali ada, oleh sebab itu mari kita jaga persaudaraan kita," sambung Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Pilih Pemimpin pada 2024, 2029, dan 2034...

Presiden mengatakan, perbedaan pilihan politik itu yang kerap menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat. Dia berharap hal itu diakhiri karena Pemilu dan Pilpres adalah agenda rutin dan semua pihak mempunyai hak buat menentukan pilihan masing-masing.

"Karena setiap tahun itu selalu ada, kita itu setiap lima tahun itu pasti ada pemilu. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun, berbeda pilihan menjadi tidak bersatu," ujar Jokowi.

Padahal, lanjut Jokowi, meski berbeda pilihan sikap politik terkadang para pemimpin parpol maupun elite politik justru saling rukun.

Sedangkan konflik justru terjadi di tingkat masyarakat akar rumput hanya gara-gara persoalan pilihan politik.

Baca juga: Jokowi: Saya Wanti-wanti, Jangan Terpecah-belah karena Beda Pilihan


Jokowi mengajak masyarakat sama-sama menjaga agar Pemilu 2024 berjalan lancar. Dengan demikian, diharapkan Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat.

"Mari kita jaga sama-sama Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, Insyaallah berjalan dengan lancar, dan kita mendapatkan pemimpin, pemimpin rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat," ungkap Jokowi.

"Karena memang sekali lagi ke depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian, dibutuhkan pemimpin yang bernyali, memiliki nyali yang tinggi, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko karena yang dihadapi ke depan akan makin kompleks," tambahnya.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com