Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pj Gubernur Sumsel Fatoni Minta Pembakaran Lahan Dihentikan

Kompas.com - 07/10/2023, 09:13 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengimbau masyarakat untuk berhenti membakar hutan, lahan dan kebun secara ilegal.

Imbauan tersebut dilakukan guna meminimalkan dampak buruk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bagi lingkungan dan kesehatan.

"Pembakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sekecil apa pun," ujar Fatoni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/10/2023).

Baca juga: Pemprov Sumsel Dukung Kerja Sama Pemkot Prabumulih dan LPN Malaysia untuk Hilirisasi Komoditas Nanas

Media, lanjut Fatoni, mempunyai peran penting dalam mengedukasi masyarakat supaya memahami bahaya pembakaran lahan secara ilegal. Oleh karena itu, ia mengharapkan media bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak pembakaran lahan.

Selain peran media, Fatoni juga meminta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pihak swasta, serta masyarakat untuk bersinergi menangani karhutla.

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengimbau masyarakat berhenti membakar lahan.DOK. Pemprov Sumsel. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengimbau masyarakat berhenti membakar lahan.

Ke depan, Fatoni juga akan memperbanyak armada dan personel guna memaksimalkan upaya pemadaman karhutla di lapangan.

"Pola pemadaman karhutla yang kami lakukan sudah terpantau dari udara. Upaya pemadaman masih perlu penambahan, baik dari segi peralatan maupun personel. Oleh karena itu, kami perlu mempererat sinergi dengan berbagai stakeholder,” katanya.

Baca juga: Tingkatkan Penyelesaian Masalah Pengadaan Barang dan Jasa, Pemprov Sumsel Gelar Sosialisasi Layanan Clearing House

Fatoni menegaskan bahwa sejauh ini, penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan secara ilegal telah ditegakkan. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan membakar lahan.

"Perlu dicatat, penegakan hukum untuk pelaku pembakaran lahan sudah berjalan, baik itu dari kepolisian maupun kejaksaan," ujar Fatoni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com