Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potensi Ekonomi Digital Tembus Belasan Triliun Rupiah, Jokowi: Kita Harus Jadi Pemain

Kompas.com - 04/10/2023, 15:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, masyarakat Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen karena potensi ekonomi digital di Indonesia dapat menembus angka Rp 11.250 triliun.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada peserta PPSA XXIV dan alumni PPRA LXV Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

"Harus saya ingatkan karena potensinya tadi Rp 11.250 triliun, hati-hati. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja, ada potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja, oleh sebab kita harus jadi pemain," kata Jokowi, Rabu siang.

Baca juga: Jokowi Geram Barang Impor Murah Banjiri E-Commerce, Baju Dijual Rp 5.000

Jokowi memaparkan, potensi ekonomi digital Indonesia berada di angka 44 miliar dollar AS pada 2020, 77 miliar dollar AS pada 2022, 146 miliar dollar AS pada 2025, dan 360 miliar dollar AS atau Rp 5.000 triliun pada 2030.

Ia menyebutkan, angka itu dapat bertambah apabila negosiasi mengenai Digital Economy Framework Agreement di antara negara-negara ASEAN dapat rampung pada 2025.

"Angka yang terakhir tadi yang 360 billion US dollar itu akan lipat jadi 2 kali. Artinya 720 miliar US dollar, kalau dirupiahkan Rp 11.250 triliun potensi ekonominya sangat besar sekali," kata Jokowi.

Ia menjelaskan, Digital Economy Framework Agreement akan mengatur soal perdagangan digital, pembayaran digital, dan keamanan data.

Baca juga: Sebelum Temui Jokowi di Istana Bogor, SBY Ternyata Juga Bertemu dengan JK

Menurut dia, hal ini harus menjadi perhatian karena terdapat laporan bahwa ada 123 juta orang yang tercatat masuk ke sebuah aplikasi hanya dalam waktu satu bulan.

"Artinya perilaku konsumen kita sudah dipegang, mood-nya mau ke mana sudah dipegang, arahnya mau ke mana sudah bisa ditebak dan kita terlambat," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, Indonesia juga hanya punya waktu dua tahun untuk bisa menguasai pasar ekonomi digital.

"Bagaimana kita menyiapkan talenta-talenta digital kita, ini bukan barang yang mudah, dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com