PDI-P: "Reshuffle" dalam Situasi Sekarang Kurang Kondusif, kecuali...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai bahwa perombakan kabinet atau reshuffle pada saat ini kurang kondusif dilakukan.

"Reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif. Kecuali, kecuali, ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Ini disampaikan Hasto terkait pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden keenam RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Senin (2/10/2023) yang menimbulkan spekulasi bakal terjadinya perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Baca juga: Ada Menteri Masuk Pusaran Kasus, Mahfud MD: Saya Tak Lihat Tanda Reshuffle

Saat ini, kata dia, semua partai politik tengah menyiapkan Pemilu 2024.

Dalam waktu dekat, akan masuk tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden 2024, tepatnya mulai 19 hingga 25 Oktober.

Momentum itu, menurut Hasto, akan dipergunakan sebaik-baiknya oleh partai atau gabungan partai politik.

Sementara itu, Presiden Jokowi tengah disibukkan dengan memaksimalisasi kinerja pemerintah menjelang akhir masa jabatan.

"Bagi Presiden Jokowi, skala prioritas saat ini adalah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap seluruh target-target terhadap program strategis yang sudah dicanangkan, dan kemudian melakukan evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," ujar dia.

Atas dua dasar itulah, jika perombakan kabinet dilakukan saat ini, ia menilai kurang kondusif.

Baca juga: PPP Tak Yakin Ada Reshuffle Kabinet Setelah Jokowi Bertemu SBY

Kendati begitu, Hasto menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang kewenangan akan hal itu.

Adapun Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin sore.

Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.

Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.

Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.

"Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin malam.