Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Hilang Kontak, Syahrul Yasin Limpo Pisah dari Rombongan Kementan di Luar Negeri

Kompas.com - 03/10/2023, 16:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengungkapkan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berpisah dari rombongan dari Kementerian Pertanian sebelum hilang kontak sampai saat ini.

Proses tersebut terjadi setelah kebersamaan antara Menteri Syahrul dan rombongan Kementerian Pertanian di Spanyol.

"Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon I ada yang ikut tiga orang, juga ada eselon II yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, dan juga beberapa staf," ujar Harvick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Kembali ke Tanah Air-nya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah," kata dia.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak di Luar Negeri

Adapun keberadaan Menteri Syahrul di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja ke Italia dan Spanyol.

Menteri Syahrul menjadi sorotan publik karena baru-baru ini rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Harvick, saat ini pihaknya terus mencari keberadaan Menteri Syahrul.

"Betul. Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak menteri sampai hari ini," kata Harvick.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan saat ini Syahrul sudah berada di Indonesia, Harvick menyatakan tidak tahu.

"(Komunikasi terakhir) sebelum berangkat ya di acara Spain (Spanyol) itu. Kan ada dua kunjungan ya. Ada di Roma, Italia, dan ada di Spanyol," tutur Harvick.

"Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya," kata dia.

Baca juga: Polri: 12 Senpi yang Disita dari Rumah Dinas Mentan Jenis Laras Pendek

Harvick juga menegaskan, sampai saat ini sama sekali belum ada kontak dengan Menteri Syahrul.

Saat ditanya apakah pihak Kementerian Pertanian akan melaporkan soal Syahrul ke KBRI atau pihak berwenang lainnya, Harvick menyebut mungkin sudah ada yang membuat laporan.

"Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita," ucap dia.

Nama Menteri Syahrul Yasin Limpo terseret dalam dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com