Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Puji Prorgram Jokowi Bangun Bendungan, tapi...

Kompas.com - 29/09/2023, 18:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Nicholas Ryan Aditya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, memuji program pembangunan bendungan yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Ganjar, masifnya pembangunan bendungan bakal mendorong kemajuan pangan di Indonesia.

Ini Ganjar sampaikan saat berpidato dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

“Kita bisa melihat bagaimana dengan segala semangat Pak Jokowi dan dukungan seluruh kabinet, setidaknya kita akan memiliki 61 bendungan yang memberikan sumbangsih yang sangat besar pada kemajuan pangan kita. Kita bangga pada nilai-nilai itu,” kata Ganjar diikuti tepuk tangan peserta rakernas.

Baca juga: Sanjungan Ganjar buat Jokowi: Sebut Kader Terbaik PDI-P hingga Mentor Belajar

Meski demikian, Ganjar bilang, Indonesia masih punya PR lain yang mengancam sektor pangan. Dia menyebut, sekitar 650 ribu hektare sawah menyusut setiap tahun.

Bersamaan dengan itu, sebanyak 65 persen sawah irigasi tercatat tidak subur.

Pembangunan bendungan oleh pemerintahan Jokowi disebut bisa jadi salah satu solusi. Namun, menurut Ganjar, upaya ini harus disertai dengan penggunaan teknologi agar petani lebih produktif lagi.

“Maka kita mempercepat modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi supaya darah pangan ini bisa mengalir kepada tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan. Kita tegakkan apa-apa yang harus kita lakukan seperti tadi kita mesti menjaga lahan subur kita,” ucapnya.

Ganjar ingin, sawah tetap menjadi sawah. Embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air.

Sedangkan laut harus tetap menjadi habitat ikan-ikan yang juga menjadi sumber pangan manusia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bilang, Indonesia punya sumber daya alam yang begitu besar. Jika kekayaan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, ia yakin RI akan semakin maju dalam bidang pangan.

“Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang riil di lapangan, melalui penegakan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui moderinsasi budidaya perikanan, serta perbaikan sistem apa yang ada, termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logstic management,” kata Ganjar.

“Kita stop proses ilegal fisihing yang merugikan negara kita sampai Rp 356 triliun, stop! Mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri,” tandas politikus PDI-P itu.

Adapun Rakernas IV PDI-P ini akan berlangsung selama tiga hari, dibuka pada Jumat hari ini dan akan ditutup pada Minggu (1/10/2023).

Baca juga: Berbisik ke Ganjar, Jokowi: Habis Dilantik, Langsung Masuk Kedaulatan Pangan

Rakernas mengusung tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia' dengan sub tema 'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia'.

Diklaim, kurang lebih 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah hadir di acara ini selain para kader partai.

Sementara itu, ratusan ribu kader dari tiga pilar partai PDI-P hadir memadati arena Rakernas IV. Pilar pertama adalah struktural partai, anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, pengurus partai, DPLN, DPC, DPD, hingga DPP partai.

Pilar kedua yaitu seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional. Sementara, pilar ketiga adalah seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, seluruh kepala daerah, dan wakil di tingkat kabupaten atau kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com