Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati ke Jokowi: Pak Presiden, Saya Minta Tanah Subur Jangan Dikonversi

Kompas.com - 29/09/2023, 17:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Nicholas Ryan Aditya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah tidak mengalihfungsikan lahan-lahan subur di Indonesia untuk keperluan lain.

Megawati mengingatkan Presiden Joko Widodo supaya fokus pada upaya ketahanan dan kedaulatan pangan di Tanah Air.

Ini Mega sampaikan saat berpidato dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

“Politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan,” kata Mega.

“Bapak Presiden, kami telah membuat peta Indonesia untuk tanah-tanah yang subur, di tempat ini saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi, Bapak Presiden,” lanjut putri Proklamator Soekarno itu.

Baca juga: Momen Hangat Ganjar Gandeng Tangan Megawati di Rakernas PDI-P

Mendengar ucapan Mega, Jokowi yang duduk di kursi peserta rakernas barisan paling depan tampak mengangguk-anggukan kepala.

Mega mengatakan, seluruh desain politik-ekonomi pangan mesti menempatkan petani dan nelayan sebagai sentral kebijakan. Negara harus mampu menjamin petani dan nelayan bisa menjadi tuan di negeri sendiri.

“Ini bukan karena kita mau pemilu ya, tetapi ini saya renungkan bertahun-tahun mengapa Bapak saya selalu mengatakan petani dan nelayan itu sokoguru dan saya bisa mengerti sekarang,” ujarnya.

Mega bilang, dengan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia di darat maupun laut, kebijakan pangan nasional harus mengakar pada komitmen ideologi. Ia ingin RI benar-benar berdaulat di bidang pangan dan berdiri di atas kaki sendiri.

“Tanpa ragu sedikit pun PDI-P menyatakan bahwa ke depan pangan bisa menjadi lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia,” tutur Mega.

Adapun Rakernas IV PDI-P ini akan berlangsung selama tiga hari, dibuka pada Jumat hari ini dan akan ditutup pada Minggu (1/10/2023).

Rakernas mengusung tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia' dengan sub tema 'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia'.

Baca juga: Tema Rakernas IV PDI-P soal Pangan, Megawati: Bukan karena Mau Pemilu Ya

Diklaim, kurang lebih 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah hadir di acara ini selain para kader partai.

Sementara itu, ratusan ribu kader dari tiga pilar partai PDI-P hadir memadati arena Rakernas IV. Pilar pertama adalah struktural partai, anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, pengurus partai, DPLN, DPC, DPD, hingga DPP partai.

Pilar kedua yaitu seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional. Sementara, pilar ketiga adalah seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, seluruh kepala daerah, dan wakil di tingkat kabupaten atau kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com