Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan "Soft Launching" Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober

Kompas.com - 27/09/2023, 13:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan soft launching Kerta Cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat yang diberi nama Whoosh pada Minggu (1/10/2023) akhir pekan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masyarakat umum dapat menggunakan kereta cepat setelah Presiden melakukan soft launching.

"Ya itu kalau kereta api cepat, Presiden mungkin akan melakukan soft launching tanggal 1 Oktober ya, kemudian nanti ya kita lihat," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Kendati demikian, Luhut mengakui bahwa pemerintah belum memutuskan harga tiket perjalanan kereta cepat tersebut.

Baca juga: Kaesang Mengaku Ditelepon Jokowi Setelah Jadi Ketum PSI, Ini Isi Pembicaraannya

Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan diskon harga tiket kereta cepat untuk beberapa waktu ke depan.

"Harganya mungkin akan diumumkan waktu dekat. Mungkin Presiden, tadi baru dibicarakan, akan berikan diskon berapa lama dulu, nanti bertahap," ujar Luhut.

Menurut Luhut, diskon ini disiapkan agar semua kalangan masyarakat dapat merasakan naik kereta cepat.

Sebelum diresmikan oleh Jokowi, pemerintah telah melakukan uji coba operasional terbatas sejak 15 September 2023 lalu hingga 30 September 2023.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, sejauh ini uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan dengan lancar.

Baca juga: Jokowi Ancam Ciduk Kepala Desa jika Tak Ada Pembangunan di Desa

Hal ini berdasarkan evaluasi dari Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub selama uji coba kereta cepat dilaksanakan.

"Sejauh ini dari pengawasan Kemenhub melalui DJKA, uji coba berjalan lancar," ujarnya kepada Kompas.com pada 25 September 2023.

Namun, DJKA Kemenhub hingga saat ini masih belum menerbitkan izin operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Adita pun belum dapat memastikan izin operasional bisa terbit pada pekan ini, mengingat September 2023 berakhir pada Sabtu depan.

"(Penerbitan izin operasi kereta cepat) Masih dalam proses. Dalam waktu dekat diterbitkan. Ditunggu saja ya," kata Adita.

Baca juga: Pemerintah Belum Tentukan Harga Tiket Kereta Cepat, tetapi Jokowi Sudah Siapkan Diskon

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com