Kualitas Udara Jakarta Belum Membaik, Anggota DPR: Presiden Jangan Terlihat Pasrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya berpangku tangan menyelesaikan persoalan polusi udara di DKI Jakarta.

Menurutnya, pemerintah tak bisa hanya memberlakukan kebijakan dengan target penyelesaian sesaat. Namun, harus dipikirkan strategi jangka panjang.

“Tanda bahaya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara sporadis, seperti aturan WFH (work from home/bekerja dari rumah) dan imbauan penanaman pohon saja,” ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Ia mengatakan, pemerintah harus menerapkan rancangan strategi yang jelas dan melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikan persoalan udara di Jakarta.

Baca juga: Soal Polusi Udara Jabodetabek, Luhut: 3 Bulan Bahkan Satu Tahun Baru Bisa Diselesaikan

Jokowi, lanjut Charles, harus menunjukkan keseriusan dan ketegasan untuk mencari solusi persoalan tersebut.

“Presiden jangan terlihat pasrah dalam menghadapi masalah polusi udara ini. Tetapi, harus memegang komando utama dengan membuat roadmap dan memimpin semua pemangku kebijakan untuk menjalankannya,” katanya.

Terakhir, politisi PDI-P itu menekankan persoalan udara sangat mendesak untuk segera diselesaikan karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Seperti kata Presiden, banyak orang Jakarta batuk-batuk akibat polusi udara. Artinya, kalau masih banyak orang Jakarta batuk-batuk, berarti penanganan polusi udara oleh pemerintah masih jauh dari sukses,” ujar Charles.

Baca juga: Begini Cara Kerja Water Mist untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

Adapun dikutip dari laman IQAir pada Rabu ini, pukul 08.00 WIB, US air quality index (AQI US) atau indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 166.

Berdasarkan tingkat polusi, DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat. Tercatat dalam situs IQAir, konsentrasi polutan tertinggi udara DKI Jakarta hari ini PM 2.5 dengan nilai 85,5.

Upaya pemerintah

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Koordinator Penanganan Polusi Udara Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Dalam keterangannya pada awal September, Luhut mengatakan, penyelesaian polusi di Jabodetabek bisa memakan waktu tiga bulan hingga satu tahun.

"Tapi, kami semua kerjakan sekarang begitu terintegrasi. Dan imbauan kita (agar) tak perlu saling menyalahkan. Karena ini enggak akan selesai sebulan, dua bulan. It takes three months, atau bahkan satu tahun baru bisa diselesaikan," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Muhadjir Effendy Ajak Warga Kurangi Polusi Udara Dimulai dari Diri Sendiri

Luhut lantas mengungkapkan, ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani polusi di Jabodetabek. Pertama, pemerintah melakukan studi untuk memetakan strategi penanganan polusi udara.

Kedua, melakukan cek karbon emisi terhadap mobil dan motor. Kemudian, pemerintah saat ini mulai melakukan tirai air di gedung-gedung tinggi di Jakarta untuk mendorong terjadinya hujan.

Terbaru, Luhut meminta agar perusahaan maupun industri yang mempunyai pembangkit listrik sendiri untuk menggunakan alat pengendali dan pembersih polusi (scrubber) atau bahkan ditutup dan meminta PLN memberikan insentif berupa harga listrik murah kepada industri.

"Semua listrik-listrik yang ada di perusahaan, mau itu 5 megawatt, 3 megawatt yang full fire itu kita minta pakai scrubber atau ditutup, nanti kita ganti dengan PLN. Saya bilang PLN, 'kamu kan ada access capacity four something gigawatt, kamu harus kasih insentif.' Jadi, kita harus holistik penanganannya," ujar Luhut.

Baca juga: Atasi Polusi, Pemprov DKI Berencana Sediakan Fasilitas Uji Emisi di Semua Terminal