Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Indonesia Jadi Negara Maju Jika Penegakan Hukum Adil

Kompas.com - 19/09/2023, 18:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Tatang Guritno,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menilai Indonesia bisa menjadi negara maju jika terdapat kemauan politik yang kuat dari pemerintah buat melakukan menegakkan hukum secara adil.

"Negeri ini punya kesempatan untuk maju, tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik," kata Anies dalam kegiatan "Bacapres Bicara Gagasan" Mata Najwa di Grha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Anies mengatakan, jika penegakan hukum tidak dijalankan dengan konsisten maka justru menyuburkan praktik korupsi.

Baca juga: Ditanya Dana Kampanye yang Dikeluarkan, Anies: Kami Bikin Konten, Kami Izinkan Bikin Kaos hingga Banner

Jika korupsi marak, maka sulit mendapatkan keadilan dan menghalangi cita-cita masyarakat Indonesia yang ingin makmur, sejahtera, dan menjadi negara maju.


"Yang kita saksikan aparat yang seharusnya menegakkan hukum melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Ini harus diubah," kata Anies.

Menurut Anies, upaya pemberantasan korupsi tetap harus berjalan dan bakal menjadi agenda utamanya.

Baca juga: Ditanya Soal Dana Kampanye, Anies: Mudah-mudahan di Sini ada yang Mau Nyumbang

"Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas, dan membuat keadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel. Ini adalah aspek yang membuat Indonesia bisa take off," ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com