Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Dana Kampanye yang Dikeluarkan, Anies: Kami Bikin Konten, Kami Izinkan Bikin Kaos hingga Banner

Kompas.com - 19/09/2023, 18:25 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengizinkan siapapun memproduksi kaos hingga banner untuk berkampanye menjelang Pilpres 2024.

Hal ini dia katakan untuk menjawab pertanyaan wartawan senior, Najwa Shihab, soal sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Koalisi sejak ia didapuk menjadi bacapres.

"Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami siapkan konten dan kami minta kepada semua, bila Anda percaya apa yang kami rencanakan, akan kami kerjakan. Bantu kami untuk melakukan perubahan di republik ini, karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian," kata Anies dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Anies Sebut Pengusaha yang Membantu Pencalonannya Langsung Diperiksa Alat Negara

Anies menyatakan, untuk modal kampanye, para relawan pendukungnya melakukan kegiatan pengumpulan dana atau fund raising. Ia pun menuturkan, relawan juga banyak membantu dalam bentuk natura.

Sebab, rakyat selama ini tidak mau membiayai kampanye, sehingga fund raising pun sulit dilakukan di kalangan masyarakat.

"Bukan kami mengumpulkan dana, mereka yang mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan handle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran," tutur Anies.

Adapun terkait dengan produksi alat-alat peraga yang bakal digunakan untuk berkampanye, pihaknya telah menyiapkan desainnya. Dengan begitu, relawan dan pihak manapun bisa mencetak sendiri.

Sebab kata Anies, biaya kampanye yang paling mahal adalah biaya menjelang Pilpres 2024.

"Ketika menjelang kampanye, produksi alat-alat peraga, apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami buat kontennya. Kami taruh di cloud, dan kami izinkan siapa saja produksi kaos banner dari konten yang kami buat," jelas Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com