Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 19 Negara Batasi Ekspor Pangan, Selamatkan Rakyatnya Sendiri-sendiri

Kompas.com - 15/09/2023, 12:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ada 19 negara yang membatasi ekspor pangan, salah satunya India yang menyetop ekspor beras dan berdampak pada kenaikan harga beras di semua negara.

Jokowi mengatakan, 19 negara tersebut membatasi ekspor demi memastikan ketersediaan pangan di negaranya masing-masing.

"19 negara sudah membatasi ekspor pangan, menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras, akibatnya harga beras naik di semua negara," kata Jokowi dalam acara Dies Natalis ke-60 Institut Pertanian Bogor, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Bapanas Yakin Bansos CBP Mampu Tekan Harga Beras

Jokowi menuturkan, situasi tersebut mempersulit upaya pemerintah memperbesar cadangan strategis beras karena sulit melakukan impor.

Padahal, kata dia, dahulu banyak negara yang berebut menyodorkan barangnya agar dapat diekspor ke luar negeri.

"Sekarang mencarinya sangat sulit karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri, memberi rakyatnya sendiri-sendiri," ujar Jokowi.


Ia menyebutkan, pembatasan ekspor tersebut hanyalah salah satu hal yang menyebabkan ancaman krisis pangan di dunia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatakan, krisis juga dapat terjadi karena kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dunia.

"Kemudian ada ancaman perubahan iklim, kemarau seperti sekarang orang sudah mulai bingung karena ada super el nino, kemudian juga kenaikan suhu, kenaikan air laut," kata Jokowi.

Baca juga: Perintahkan Operasi Pasar di Tengah Mahalnya Beras, Jokowi: Diminta Berapa Pun, Beri!

Ia tidak menampik bahwa situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran, tetapi ia ingin lebih fokus memikirkan solusi untuk mengatasi permasalahan itu.

"Ini semua kenyataan yang harus kita hadapi, harus kita sadari, kita terima, dan yang paling penting kemudian kita antisipasi apa yang harus kita kerjakan," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com