Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Butuh Inovasi Ubah Masalah Pangan Dunia Jadi Peluang untuk Indonesia

Kompas.com - 15/09/2023, 11:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sebuah inovasi belum dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi apabila belum dianggap sebagai hal yang cukup gila dan mustahil.

"Menurut saya, belum bisa dibilang inovasi jika belum kita ini rada-rada gila, belum bisa dibilang inovasi jika kita belum dibilang out of mind," kata Jokowi dalam acara Dies Natalis ke-60 Insitut Pertanian Bogor (IPB), Jumat (15/9/2023).

"Belum bisa dibilang inovasi jika belum dibilang tidak mungkin, karena inovasi semestinya memang bukan hal yang biasa-biasa saja," ujarnya lagi.

Jokowi mencontohkan, meningkatkan produksi beras dari 5,9 ton menjadi 6 ton per hektar bukanlah sebuah inovasi.

Baca juga: Jokowi: Mesin Hanya Punya Chip, tapi Manusia Punya Hati dan Rasa

Namun, jika produksi beras tersebut dapat meningkat hampir dua kali lipat menjadi 10-12 ton untuk satu hektar, maka hal itu dapat disebut sebagai inovasi.

Jokowi mengatakan, Indonesia memerlukan inovasi besar-besaran agar menjadi terobosan untuk mengatasi beragam tantangan yang ada.

Dalam konteks isu pangan, Jokowi menyebutkan bahwa inovasi tersebut dapat membawa Indonesia menjadi lumbung pangan ketika negara-negara lain mengalami krisis.

"Menjadikan permasalahan pangan dunia sebagai peluang indonesia untuk menjadi lumbung pangan. Ada kesulitan, ada krisis, tapi itu juga bisa menjadi sebuah peluang," katanya.

Baca juga: Jokowi: Banyak yang Bilang, Presiden Itu Menakut-nakuti Saja, Saya Tak Pernah Takut

Jokowi mengatakan, bila hal itu terwujud, kesejahteraan petani dan nelayan pun akan meningkat.

Dalam hal ini, mantan Wali Kota Solo itu pun mendorong IPB untuk mampu menghadirkan inovasi, terutama di sektor pangan.

"Ini tugasnya IPB, Pak Rektor. Urusan pangan ini sudah serahkan ke IPB, Insya Allah rampung, saya tunggu apa antisipasi kita, rencana dan pelaksanannya harus seperti apa," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sempat perintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membeli bibit cabai dan padi yang dikembangkan IPB.

Sebab, Jokowi melihat cabai yang dihasilkan besar-besar. Sementara produksi padi bisa mencapai 12 ton per hektare.

Selain itu, Jokowi juga perintahkan Mentan untuk memberikan bibit tersebut kepada petani sebanyak-banyaknya.

Baca juga: Perintahkan Mentan Beli Bibit Cabai dan Padi Produksi IPB, Jokowi: Berikan Sebanyaknya ke Petani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com