Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP PKS Condong ke Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 15/09/2023, 11:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengindikasikan PKS condong untuk menyetujui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres Anies Baswedan.

Adapun Majelis Syura PKS akan menggelar musyawarah untuk membahas Cak Imin sebagai cawapres Anies pada Jumat (15/9/2023) siang.

"Prinsipnya dari peristiwa sambutan hangat nan akrab DPP PKS terhadap Gus Imin saat berkunjung ke DPP PKS kemarin, arah positif itu sangat jelas. Maka itulah yang akan dilaporkan Presiden PKS kepada sidang Majelis Syura," ujar HNW saat dimintai konfirmasi.

HNW menjawab pertanyaan apakah sejauh ini PKS condong menyetujui Cak Imin menjadi cawapres Anies.

Baca juga: Survei SMRC: Anies-Cak Imin Mayoritas Didukung Pemilih Nasdem dan PKS

HNW menyampaikan, dalam musyawarah tersebut, para anggota Majelis Syura PKS akan mewakili semua kader PKS se-Indonesia.

Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan warga dari seluruh Indonesia.

"Dan atas dasar itu semuanya, Majelis Syura akan memutuskan sikap positif konstruktifnya untuk menangkan Koalisi Perubahan untuk Indonesia yang lebih baik," kata dia.

Sejauh ini, PKS memang baru memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpandangan bahwa mayoritas jajaran partainya akan mengarahkan dukungan untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.


Namun, semua keputusan PKS secara resmi akan disampaikan dalam sidang Majelis Syuro yang digelar pada Jumat pekan ini.

"Kalau 80 persen sih sudah fix, tapi di Majelis Syuro 20 persen," kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Meski hanya 20 persen, menurut Mardani, keputusan Majelis Syuro sangat berpengaruh pada partai.

Bisa jadi, kata dia, persentase itu menjadi penentu sikap PKS jika memiliki argumen yang kuat.

"Bisa jadi (pengaruhnya) besar juga, kalau datanya kuat. Kalau dia punya alasan kuat," ujar dia.

Baca juga: Pengamat Nilai PKS Tak Punya Pilihan Selain Dukung Anies-Cak Imin dan Sulit Keluar dari Koalisi Perubahan

Anggota Komisi II DPR ini lantas menjelaskan bagaimana mekanisme Majelis Syuro menggelar rapat untuk menentukan dukungan cawapres.

Pertama, dalam rapat akan dipaparkan kondisi DPP PKS terkini. Selanjutnya, Majelis Syuro memberikan tanggapan.

"Nanti biasanya akan dibentuk komisi, nanti dibahas lagi baru buat keputusan (menentukan cawapres)," tutur Mardani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com