Soal Capres-Cawapres Diperiksa KPK Sebelum Bertarung, PDI-P: Kami Dukung...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hal ini menanggapi adanya usulan mengenai bakal calon presiden (bacapres) dan bakal wakil calon presiden (bacawapres) diperiksa KPK terlebih dahulu sebelum maju ke Pilpres 2024.

"PDI-P mendukung seluruh upaya dalam penegakan hukum tersebut, baik dilakukan oleh KPK, kejaksaan, kemudian aparatur kepolisian," kata Hasto saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023). 

Baca juga: [VIDEO] Beredar Hoaks Jokowi Tunjuk Ahok sebagai Anggota Dewas KPK

Hasto menyampaikan, PDI-P menjunjung tinggi independensi dari lembaga peradilan.

Terlebih partai berlambang banteng itu menilai, politik didasarkan pada ketaatan kepada sistem hukum yang berjalan di negeri ini.

"Apalagi isu-isu pemerintahan, korupsi merupakan bagian dari amanat reformasi yang harus betul-betul kita jalankan," ucap Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan seluruh bacapres dan bacawapres diperiksa oleh KPK sebelum Pilpres 2024.

Hal ini menanggapi adanya pemanggilan KPK kepada Ketua Umum PKB sekaligus yang ditunjuk sebagai pendamping bakal calon presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Ia melihat, langkah tersebut bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju, benar-benar bersih dari kasus korupsi.

“Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis (9/9/2023).

Baca juga: Ahmad Sahroni Usul KPK Periksa Capres-Cawapres Sebelum Pilpres 2024: Agar Terang Benderang

Lewat pemeriksaan KPK, Sahroni berharap, ketika sudah resmi menjadi capres dan cawapres, tidak ada lagi kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon.

KPK kata dia, bisa memberikan clearance dan closure, dan mengumumkan apakah ada yang terlibat dengan kasus korupsi atau sebaliknya.

"Agar nanti saat kampanye, hal-hal seperti ini tidak lagi disangkutpautkan, dan kembali menjadi persoalan di publik. Karena sampai sekarang kan masih duga menduga, mau itu Anies dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, Prabowo dengan Food Estate, dan sebagainya,” ucap dia.