Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Syuro PKB Usul Nama Koalisi Pendukung Anies-Cak Imin: Koalisi Pembaharuan Berkelanjutan

Kompas.com - 09/09/2023, 11:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

 

DEMAK, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengusulkan nama koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diganti, dari yang tadinya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, menjadi Koalisi Pembaharuan Keberlanjutan.

Hanya saja, ide penggantian nama koalisi tersebut baru bersifat usulan dari Dewan Syuro PKB.

"Nah kami-kami sih di Dewan Syuro ya, walaupun belum diajukan rapat, kami ingin koalisi ini bernama Koalisi Pembaharuan Berkelanjutan. Nah inginnya loh, ini belum diputuskan ya. Ini baru aspirasi dari Dewan Syuro," ujar Maman saat ditemui di makam Sunan Kalijaga, Demak, Jawa Tengah, Jumat (8/9/2023) malam.

Baca juga: Tarik Ulur PKS dan Risiko Hanya Jadi Pengikut jika Gabung Koalisi Anies-Cak Imin

Maman menjelaskan, kata "pembaharuan" merujuk kepada Anies Baswedan selaku capres pilihan mereka, di mana Anies adalah sosok pembaruan.

Sedangkan kata "berkelanjutan", kata Maman, diambil dari Cak Imin yang menyatakan PKB tidak pernah lepas dari kaidah fiqih jika bergerak.

"Kita akan selalu menjaga, menghormati, menghargai apa pun yang sudah baik, yang dilakukan oleh siapa pun, Jokowi, SBY, atau siapa pun," tutur dia.

Menurut Maman, meski mereka mengajukan keberlanjutan, pembaruan tetap harus dilakukan demi perbaikan ke depannya.

Dia menegaskan, tidak perlu lagi ada polarisasi, seperti "cebong vs kampret" yang terjadi pada Pilpres 2019.

"Tidak perlu ada kriminalisasi orang yang berbeda, dan lain sebagainya, seperti itu," ucap Maman.

Baca juga: PKB Ingin Anies-Cak Imin Jadi Pendaftar Pertama di KPU untuk Pilpres 2024

"Kita hormati capaian-capaian yang didapatkan oleh Pak Jokowi di infrastruktur dengan hubungan internasional, tetapi kita harus bereskan ini kembali kepada kebinekaan," sambung dia.

Maman menyebutkan, saat ini nama koalisi mereka memang sudah harus berubah. Apalagi, Partai Demokrat meminta agar kata 'perubahan' tak lagi dibawa-bawa.

Sementara itu, Maman menilai Indonesia memiliki kebiasaan yang jelek setiap berganti rezim.

Dia mengatakan, kebijakan selalu dirombak setiap pergantian kepemimpinan. Padahal, kebijakan-kebijakan yang sudah baik seharusnya diteruskan.

"Misalnya di pendidikan, ganti rezim ganti kurikulum, ganti anggaran. Akhirnya kapan mau cerdasnya? Bagi kita yang sudah baik ya sudah, kita teruskan, kita perkuat. Yang belum baik kita perbaiki, kita perbarui," jelas Maman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com