RI Inisiasi Pembentukan Mekanisme Troika untuk Isu Konflik Myanmar di KTT ASEAN ke-43

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di bawah keketuaan Indonesia, menginisiasi pembentukan mekanisme troika dalam penyelesaian konflik di Myanmar.

ASEAN akan terus melanjutkan upaya untuk membantu penyelesaian konflik politik di negara itu.

"ASEAN akan terus melanjutkan upaya. Indonesia melalui keketuaannya telah menyampaikan lima langkah ASEAN untuk membantu Myanmar, salah satunya pembentukan mekanisme Troika," ucap Jokowi dalam konferensi pers pasca penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di JCC, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Bangladesh Terdesak, Minta Komunitas Internasional Cari Solusi Jangka Panjang soal Pengungsi Myanmar

Selain itu, ada beberapa kesepakatan kerja sama yang berhasil dicapai. Indonesia dan ASEAN, terus menyuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk menyejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri.

"Dan kesepakatan di bidang ini, alhamdulillah juga berhasil kita capai untuk pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh oleh RRT, Jepang, dan Korea," ucapnya.

Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Berjuang Selesaikan Konflik Myanmar, RI Sudah Lakukan 145 Pendekatan

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

Akhirnya, ASEAN membuat kesepakatan 5PC. Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus. Kemudian, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.

Diketahui selama sembilan bulan terakhir, Indonesia sebagai ketua ASEAN telah melakukan 145 pendekatan (engagements) untuk menyelesaikan konflik di sana.