Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PBB: Bhinneka Tunggal Ika Kunci Membangun Masa Depan yang Lebih Baik

Kompas.com - 07/09/2023, 16:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengatakan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya motto nasional negara Indonesia. Sebab, kalimat itu merupakan kunci untuk bangun masa depan yang lebih baik.

Hal itu dia katakan dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

Adapun Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda namun tetap bersatu. Keberagaman suku, ras, hingga budaya tidak menjadikan Indonesia terpecah-belah, melainkan harus bersatu.

Baca juga: Peringati 50 Tahun Kerja Sama, PM Australia Undang Pemimpin ASEAN ke Melbourne Tahun Depan

"Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keberagaman bukan hanya motto nasional Indonesia. Ini adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua," kata Antonio Guterres.

Dalam kesempatan itu, ia juga memuji advokasi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023 dalam isu perubahan iklim (climate change), pembangunan berkelanjutan, serta non-proliferasi dan perlucutan senjata.

"Dan saya sangat berterima kasih kepada lebih dari 5.000 penjaga perdamaian dari Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang bertugas di seluruh dunia," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Sebut ASEAN-Australia Sama-sama Bertanggung Jawab terhadap Keamanan Kawasan

Lebih lanjut, ia menyampaikan, pihaknya akan fokus pada isu yang luas, mulai dari kerja sama dengan ASEAN sampai keprihatinan regional dan tantangan global.

Antonio tidak memungkiri, dunia berada di ambang batas oleh serangkaian krisis.

Krisis tersebut meliputi keadaan darurat iklim yang memburuk dan meningkatnya perang dan konflik, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan meluasnya ketidaksetaraan.

Di sisi lain ada risiko nyata dari perpecahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan dunia. Perpecahan itu terjadi dengan adanya perbedaan strategi dalam hal teknologi dan kecerdasan buatan, serta kerangka kerja keamanan yang bertentangan.

Baca juga: Dishub DKI Klaim Volume Kendaraan Turun 2,85 Persen pada Hari Pertama KTT ASEAN

"Kita membutuhkan hal ini lebih dari sebelumnya di dunia yang semakin terbelah dan membutuhkan lembaga multilateral yang kuat untuk mengikutinya, berdasarkan kesetaraan, solidaritas, dan universalitas," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com