PKB dan Sejarah Kelahirannya yang Lekat dengan NU

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama besar Nahdlatul Ulama (NU) kembali ditarik-tarik ke politik setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, resmi menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Katanya, sebelum menerima pinangan Anies, Muhaimin lebih dulu meminta restu ke para kiai NU. Lantaran para kiai memberikan lampu hijau, Muhaimin tak menolak tawaran menjadi bakal calon RI-2.

“Dalam waktu hanya tiga hari, seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, seluruh yang terkait pimpinan kita,” kata Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, saat berpidato dalam deklarasi pencapresan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

“Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari ulama-ulama kita semua, istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anis dengan saya,” tuturnya.

Baca juga: Jejak Elektabilitas Cak Imin, Ketum PKB yang Akhirnya Dipilih Jadi Cawapres Anies

Namun demikian, klaim PKB itu dibantah oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut bahwa pihaknya tak pernah membicarakan ihwal capres-cawapres.

"Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden," kata Yahya, Sabtu (2/9/2023).

"Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan," sambung dia.

Yahya mempersilakan setiap partai politik (parpol) dan bakal capres-cawapres berkontestasi dengan baik. Namun, dia menegaskan, PBNU tidak menunjuk atau mendukung calon tertentu pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Parpol silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi, saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU," tuturnya.

Tarik menarik NU di panggung politik bukan sekali ini saja terjadi. Ini tak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya PKB yang melibatkan campur tangan warga Nahdliyin.

Baca juga: Blak-blakan Yenny Wahid Tutup Pintu Dukungan untuk Anies-Cak Imin

Berdirinya PKB

Mengutip laman resmi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa lahir setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden selama 32 tahun pada 21 Mei 1998. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, ramai-ramai warga Nahdliyin mengusulkan ke PBNU agar membentuk partai politik.

Nama-nama partai politik langsung diusulkan. Sedikitnya, ada 39 nama yang gagas. Nama terbanyak yang diusulkan ialah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang menggagas lambang parpol. Banyak warga Nahdliyin yang mengusulkan gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau sebagai lambang.

Bersamaan dengan itu, muncul pula usulan tentang visi dan misi parpol, AD/ART, hingga nama-nama pengurus parpol.

PBNU menanggapi ide-ide tersebut secara hati-hati. Sebab, hasil Muktamar ke-27 NU di Situbondo, Jawa Timur, menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan parpol mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Baca juga: Yenny Wahid: Wasiat Gus Dur Sebelum Wafat Minta Cak Imin Diganti dari Ketum PKB