Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kemungkinan AHY Jadi Cawapres Ganjar, PPP: Demokrat Masuk Saja Belum

Kompas.com - 06/09/2023, 16:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menilai, Partai Demokrat harus masuk terlebih dulu dalam kerja sama politik yang dibangun PDI-P sebelum berbicara soal penentuan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Hal ini disampaikannya saat ditanya sikap PPP jika Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantas terpilih menjadi cawapres Ganjar setelah Demokrat bergabung dalam kerja sama politik.

"Ya masuk saja (Demokrat) belum, kan begitu lho," kata Arwani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Sebut Pertemuan Mega-SBY Bakal Jadi Rekonsiliasi Nasional, Demokrat: Tembok Berlin Indonesia Runtuh

Oleh karena itu, Arwani menyampaikan bahwa PPP ingin agar segala hasil, termasuk soal penetapan cawapres mesti berdasarkan keputusan bersama.

Ia mengingatkan bahwa kerja sama politik PDI-P tidak hanya dibangun sepihak. 

Menurut dia, ada tiga partai politik lain, yaitu PPP, Perindo, dan Hanura yang bergabung dalam kerja sama politik mengusung Ganjar.

"Prinsipnya, kalau bagi PPP, apa pun dari kerja sama politik bersama PDI Perjuangan ini, adalah dasarnya keputusan bersama," ujar dia.

Jika sudah berdasarkan keputusan bersama, Arwani menegaskan bahwa PPP tentu menerima segala hasil yang ada, termasuk apabila akhirnya AHY yang menjadi cawapres Ganjar.

"(Asalkan) pembahasan bersama, ya, kami tentu akan menghormati dan mengikuti tahapan ya, kerja sama politik bersama PDI Perjuangan ini dengan baik," ucap Arwani.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP-PDI-P) Ahmad Basarah membenarkan kemungkinan partainya dan Partai Demokrat akan bertemu dan membuka komunikasi kembali.

Baca juga: PPP Tak Masalah Demokrat Gabung Koalisi Pengusung Ganjar

Ia bahkan menyebut komunikasi itu bisa saja semakin intensif pasca-pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa bulan lalu.

"Mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan," kata Basarah ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta, Selasa (5/9/2023).


Ini disampaikan Basarah menanggapi ucapan Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron bahwa para elite Demokrat diklaim tengah berkomunikasi dengan elite PDI-P untuk mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Komunikasinya masih terus dijalin. Artinya kan komunikasi itu beberapa level,” ujar Herman Khaeron di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com