Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Korsel Akan Perpanjang Kontrak Tinggal TKI dan Tingkatkan Kuota Beasiswa Pelajar Indonesia

Kompas.com - 03/09/2023, 11:50 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Korea Selatan bakal memperpanjang kontrak tinggal tenaga kerja Indonesia (TKI) dan meningkatkan kuota beasiswa pelajar Indonesia.

Hal itu dikatakan Mahfud usai menemui Perdana Menteri Korea Selatan Han Dok Su di Seoul, Rabu (30/8/2023) waktu Korea Selatan.

Kunjungan kerja Mahfud ke Seoul juga untuk memeringati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korsel.

“Ada sekurang-kurangnya 47.000 warga Indonesia di sana (Korsel), ada yang bekerja, sekolah, atau ikut suami (mixed marriage). Saat membicarakan visa kerja, disepakati dan disetujui bahwa kontrak kerja TKI di Korsel yang tadinya diberikan waktu 4 tahun 7 bulan, akan ditingkatkan menjadi 10 tahun,” kata Mahfud melalui siaran persnya dari Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Baca juga: Dorong WNI di Luar Negeri Gunakan Hak Suara, Mahfud: Biaya Pemilu Itu Mahal

Kemudian, untuk pekerja kasar dengan visa E9 yang non-skill seperti pekerja pabrik dan nelayan, kini bisa ditingkatkan ke visa E7 (semi-skill dan skill).

“Ini juga bisa ditingkatkan kontraknya dan boleh bawa keluarga. Bahkan bisa menjadi warga negara Korea Selatan kalau memenuhi syarat,” kata Mahfud.

Mulai tahun depan, Pemerintah Korea Selatan juga akan memberikan kuota beasiswa kepada 2.000 pelajar Indonesia untuk berkuliah di universitas-universitas di Korsel.

“Ranking universitas di Korea Selatan jauh lebih tinggi dari Indonesia, Indonesia paling tinggi ranking 300-an, mereka ada di ranking di bawah 100. Kita diberi kesempatan belajar di sana dengan beasiswa dari pemerintah Korsel,” kata Mahfud.

Baca juga: Tangis Dubes RI untuk Ceko di Depan Mahfud MD, Ceritakan Eksil 1965 Nyanyikan Indonesia Raya dengan Sangat Lantang

Mahfud akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar beasiswa mandiri ditambah dan memberi kesempatan kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar ke Korsel.

Mahfud mempertimbangkan agar universitas-universitas di Korsel dimasukkan ke dalam program LPDP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com