Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik-menarik NU, Akankah Cak Imin Mampu Rebut Suara Nahdliyin untuk Anies?

Kompas.com - 03/09/2023, 09:37 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari yang sama deklarasi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengadakan konferensi pers.

Konferensi pers tersebut tak spesifik membahas pencalonan Cak Imin, tapi menyinggung perihal pengakuan PKB yang turut menyeret-nyeret nama kiai Nahdlatul Ulama.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah klaim sepihak PKB.

Baca juga: Anies Baswedan Hormati Keputusan Demokrat Keluar dari Koalisi

PKB melalui Sekjennya, Hasanudin Wahid mengatakan, duet Anies-Cak Imin mendapat restu dan persetujuan dari para Kiai NU.

Hal itu disampaikan Hasanuddin usai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies-Cak Imin di DPW PKB Jatim, Jumat (1/9/2023).

"Sejak tiga hari lalu, kami sudah sowan ke sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya mereka setuju dan 'Budal Gus'," katanya.

"Budal Gus" dalam istilah Jawa bisa diartikan "Berangkat Gus", yakni mempersilakan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Lantas pernyataan itu dibantah Gus Yahya. Ia mengatakan, klaim tersebut sama sekali tidak benar karena PBNU tak pernah membicarakan perihal capres-cawapres.

"Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden," kata Gus Yahya.

"Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan," sambung dia.

Baca juga: Puan Maharani: Selamat untuk Cak Imin dan Mas Anies

Gus Yahya mempersilakan setiap partai politik dan bakal capres-cawapres yang akan berkontestasi dengan cara yang baik.

Dia menambahkan, PBNU tidak menunjuk atau mendukung calon tertentu dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini.

"Parpol silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi tidak ada calon atas nama NU," pungkas dia.

Namun demikian, perseteruan PBNU dan Cak Imin bukan kali pertama terjadi. Semenjak PBNU dinakhodai oleh Gus Yahya, perbedaan pandangan mengenai politik praktis PKB dan PBNU terus terjadi.

Silang pendapat PBNU dan PKB

Awal 2023, tepatnya 30 Januari, Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menyayangkan Mars PBNU yang digubah oleh mutasyar sekaligus mantan Rais Aam PBNU Ahmad Mustofa Bisri digunakan untuk latar unggahan akun Instagram DPP PKB.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com