SBY Ungkap Ada Menteri Jokowi Ajak Demokrat Koalisi dengan PKS-PPP, Sebut "Pak Lurah" Sudah Tahu

CIKEAS, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ada menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melobi Demokrat untuk membentuk poros baru.

SBY mengatakan, menteri tersebut mengajak Demokrat berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak koalisi yang baru," ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," katanya melanjutkan.

Baca juga: SBY: Teman-teman Sudah Ingatkan, Pak SBY Percaya Kepada Orang Itu?

SBY lantas mengungkapkan, menteri tersebut bergerak atas dasar inisiatifnya, dan sudah diketahui oleh "Pak Lurah".

"Yang bersangkutan mengatakan, 'yang disampaikan itu inisiatif, ini sudah sepengetahuan Pak Lurah'. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya. Kata-kata yang bersangkutan," ujar SBY.

Ia kemudian menyebut bahwa lobi menteri itu sebagian merupakan informasi baginya, tetapi sebagian lain sudah fakta.

SBY mengatakan, Demokrat tertarik dengan informasi berkaitan dengan gerakan, manuver, hingga proses politik.

"Katanya ada mastermind-nya, saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persengkongkolan untuk mengeksekusinya untuk menjalankan, informasinya," kata SBY.

Baca juga: Ditelikung Nasdem dan Anies, SBY Saran Demokrat Tak Tergesa Bersikap

Jokowi bantah soal "Pak Lurah"

Pernyataan SBY terkait "Pak Lurah" mengingatkan pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2023.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan keheranannya mengenai pernyataan partai-partai politik yang mengaku menunggu arahan "Pak Lurah" soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang hendak diusung.

"Saya sempat mikir, siapa ini 'Pak Lurah', sedikit-sedikit kok 'Pak Lurah'. Belakangan saya tahu yang dimaksud 'Pak Lurah' ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi lalu menegaskan bahwa ia bukanlah seorang lurah, melainkan Presiden Republik Indonesia (RI).

Ia juga menegaskan, jabatan Presiden yang disandangnya tidak membuatnya mempunyai wewenang untuk menetapkan bakal capres-cawapres yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ikut Campur soal Capres-Cawapres, Bantah Dirinya Pak Lurah