Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ungkap Paloh Diminta Istana Jegal AHY, Pengamat: Tak di Bawah Kendali Jokowi

Kompas.com - 31/08/2023, 17:00 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat kembali menuding Partai Nasdem tak memegang komitmen perjanjian pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Kali ini, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan ada rumor setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2023, Nasdem mendapatkan isyarat Anies Baswedan boleh maju sebagai bakal calon presiden (bacapares) tanpa memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Namun, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menganggap tudingan Partai Demokrat tak berdasar. Sebab, hubungan Nasdem dan Jokowi sudah retak semenjak memilih mengusung Anies sebagai bacapresnya pada Oktober 2022.

“Kalau mau jujur, poros perubahan ini adalah poros partai politik yang ‘tidak berada di bawah kendali politik Jokowi’,” ujar Adi pada Kompas.com, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Demokrat Sebut Ada Rumor Anies Tak Boleh Maju dengan AHY Setelah Paloh Bertemu Jokowi

“Kalau Nasdem patuh sama Jokowi, mestinya Nasdem tidak mendeklarasikan Anies sejak awal. Kan itu titik awal di mana hubungan Jokowi dan Nasdem mendidih,” sambung dia.

Ia menuturkan, jika Surya Paloh memilih mengikuti langkah politik Jokowi, Anies tak perlu diperjuangkan untuk bisa menjadi bakal RI-1.

Pasalnya, selama ini Anies sudah dipandang sebagai figur yang merepresentasikan oposisi pemerintah.

“Kalau Surya Paloh, kalau Nasdem sejak awal tegak lurusnya dengan Jokowi, ngapain susah-susah bikin poros perubahan, harus musuhan dengan Jokowi, harus bersitegang dengan Jokowi yang dibelanya dari 2014 lalu gara-gara dukung Anies,” papar dia.

Baca juga: Jawab Demokrat soal Rumor AHY Tak Boleh Jadi Cawapres, Nasdem Pastikan Surya Paloh Mandiri Tentukan Pilihan

Di sisi lain, Adi melihat langkah Anies dan Nasdem tidak segera mendeklarasikan bacawapres KPP karena memang tidak memilih AHY.

Menurut dia, AHY dianggap tidak bisa menambal kekurangan basis konstituen Anies di dua wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan pada pemilih yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU).

“Kalau kita menghitung rata-rata kecenderungan, yang tidak mau sama AHY itu kan Anies sama Nasdem. Kalau Anies sama Nasdem memang tertarik, mestinya sejak tahun sudah diumumkan,” imbuh dia.

Baca juga: Anies Ziarah ke Makam Gus Dur dan Sowan ke Ibu Muhaimin

Adapun Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Choirie memastikan bahwa Surya Paloh memiliki kemandirian dalam mengambil sikap.

Ia meminta Demokrat tak menuding atau menyudutkan Nasdem terkait dinamika pemiliha bacawapres Anies.

“Jadi Nasdem ini saya kira satu-satunya partai yang mandiri, enggak ada itu dipengaruhi atau mbebek (mengikuti) dengan orang atau partai lain,” ucap Effendi pada Kompas.com, Rabu (30/8/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com