Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Canda Jokowi Sebut Hipmi "Himpunan Para Menteri Indonesia"...

Kompas.com - 31/08/2023, 12:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berseloroh bahwa kependekan dari Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bisa diartikan sebagai Himpunan Para Menteri Indonesia karena banyaknya menteri Kabinet Indonesia Maju yang merupakan anggota Hipmi.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Hipmi Tahun 2023 di Indonesia Convention Center, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

"Saya jadi mikir-mikir, ini jangan-jangan Hipmi ini sudah menjadi Himpunan Para Menteri Indonesia, karena dari Hipmi menterinya banyak sekali, terlalu banyak," kata Jokowi, Kamis, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menuturkan, para anak buahnya yang merupakan anggota Hipmi antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani.

Baca juga: Politik Keselarasan Gaya Jokowi

Bahkan, Jokowi mengaku bahwa dirinya juga anggota Hipmi meskipun bukan merupakan pengurus pusat organisasi tersebut.

"Jangan dilupakan saya ini Hipmi, tapi Hipmi daerah, Hipmi kampung. Memang belum masuk ke Hipmi pusat, Hipmi daerah, tapi sekali lagi presiden tetap Hipmi," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo ini pun kembali berseloroh bahwa dirinya adalah anggota Hipmi senior yang bisa cawe-cawe terhadap kepengurusan Hipmi saat ini.

"Tadi Pak Latief (Abdul Latief, pendiri Hipmi) menyampaikan ke saya, 'Loh Bapak itu masuk kategori senior Hipmi'. Jadi, kalau mengarahkan enggak apa-apa, jadi kalau cawe-cawe juga enggak apa-apa, karena kan di keluarga kita sendiri kan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Sulteng yang 2,5 Kali Lipat Ekonomi Nasional

Jokowi menambahkan, Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari pun layak untuk menjadi seorang menteri, ia mengaku bakal menunjuk Akbar bila masih diberikan kesempatan.

"Kalau masih punya kesempatan, Bung Akbar saya masukkan, tapi enggak, Bung Akbar ngantre untuk tahun depan jadi menteri bisa saya kira. Meskipun presidennya bukan saya, tapi Bung Akbar masuk sudah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com