Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Menkes, Pimpinan Komisi IX Usul Bentuk Pansus Atasi Polusi Udara

Kompas.com - 30/08/2023, 17:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Hal itu disampaikan di hadapan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) Komisi IX DPR, Rabu (30/8/2023).

Mulanya, Charles menanyakan keseriusan pemerintah menangani polusi udara. Dia menawarkan agar DPR dilibatkan mengatasi polusi udara dengan membentuk pansus.

"Kalau pemerintah enggak serius, kita ini, teman-teman di sini sudah banyak yang mengusulkan mau pansus ya, kita pansus-in saja, teman-teman komisi lain setuju kok kita bikin pansus biar pemerintah serius," kata Charles dalam rapat.

Baca juga: Kasus ISPA Meningkat Seiring dengan Polusi Udara, Menkes: Jadi Tugas Berat untuk Pak Heru

Sebab, Charles menilai, wacana pembentukan pansus perlu disampaikan karena polusi udara menyangkut keselamatan bersama.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menjelaskan peta jalan untuk penanganan polusi udara. Charles pun meminta pemerintah menjelaskan apa yang sedang dilakukan saat ini untuk penanganan polusi.

"Komunikasi di internal pemerintah seperti apa? kementerian lain serius enggak? Bapak Presiden, saya yakin serius. Menteri-menteri yang lain serius enggak? kalau enggak serius kita pansus-in di sini," kata politikus PDI-P ini.

Meski demikian, Charles berharap, jawaban pemerintah bisa membuat semua pihak bergerak cepat menangani polusi. Sebab, dia mengingatkan kembali bahwa polusi menjadi persoalan yang harus dituntaskan bersama.

Menanggapi hal itu, Menkes mengatakan, pemerintah sudah serius menangani polusi udara, salah satunya lewat pembentukan satuan tugas (Satgas) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Yang diputuskan (pemerintah) nomor satu, memang akan dibentuk satgas. Jadi satgas polusi udaranya juga sudah ditunjuk, ketuanya adalah Menko Marves karena ada hubungannya juga mungkin untuk disciplinary dari masyarakat supaya bisa meminta bantuan TNI/Polri untuk bisa lebih terkoordinasi," jawab Budi.

Baca juga: Sampai Ratas 2 Kali dengan Presiden Bahas Polusi Udara, Menkes: Belanja BPJS Pasti Naik

Adapun Luhut ditunjuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai koordinator operasional penanganan polusi udara untuk menangani polusi udara Jabodetabek.

Usai ditunjuk, Luhut menyatakan perang melawan polusi udara akibat perubahan cuaca yang terjadi di dunia.

"Sekarang ini musim panas datang lagi. Apakah itu El Nino atau apa itu kita tidak tahu. Karena perubahan cuaca itu besar, jadi ini musuh kita ramai-ramai. Bahasa kerennya itu war against pollution, peperangan melawan polusi," ujar Luhut di Cililin, Bandung Barat, Selasa (29/8/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com