Ma'ruf Amin Sebut Wisata Halal Bukan Mensyariahkan Obyek Wisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa konsep wisata halal bukan berarti mensyariahkan obyek wisata, tetapi memberikan pelayanan berstandar halal atau ramah kepada umat Islam di obyek-obyek wisata.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Surabaya, Rabu (30/8/2023).

"Wisata halal ini saya kira sering ada keliru, banyak ada penolakan karena dianggapnya obyek wisatanya yang disyariahkan atau dihalalkan itu, padahal yang dimaksud itu adalah wisata halal itu pelayanannya," kata Ma'ruf, dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ma'ruf menuturkan, pelayanan berstandar halal itu antara lain diwujudkan dengan menyediakan restoran bersertifikasi halal maupun tempat ibadah.

Baca juga: Naik Kereta Api, Wapres Maruf Amin Kunjungan Kerja ke Cirebon

Ia menyebutkan, konsep serupa juga sudah diberlakukan di berbagai negara, termasuk China dan Korea Selatan yang mayoritas penduduknya bukan pemeluk agama Islam.

"Saya melihat di Beijing itu mereka menyediakan restoran Islam, tempat shalat dan sebagainya, dan saya pernah ke Korea Selatan ada satu delta di antara dua sungai dan dikunjungi oleh seluruh dunia, di situ ada restoran halal, ada tempat shalat," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Soal Kampanye di Kampus, Wapres: Jangan Sampai Jadi Basis Capres Tertentu

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini menyatakan, konsep wisata halal perlu untuk diterapkan karena banyak turis muslim dari berbagai dunia yang ingin berkunjung ke Indonesia.

"Kita Indonesia sekarang sudah mendapatkan nomor satu yang halal, ramah muslim ya, nomor satu kita di dunia dianggapnya. Oleh karena itu ini kita pertahankan," kata dia.